RADAR SURABAYA – Pemerintah resmi menaikkan porsi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) dari 67 persen menjadi 80 persen pada 2026.
Kebijakan yang diumumkan dalam arah strategis Presiden Prabowo Subianto ini dinilai sebagai langkah percepatan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kenaikan kuota beasiswa STEM tersebut sekaligus membuat persaingan bagi peminat bidang non-STEM diperkirakan semakin ketat.
Pemerintah menilai penguatan sektor sains dan teknologi menjadi kunci dalam mendorong inovasi, industrialisasi, serta daya saing global Indonesia.
Strategi Percepatan SDM Unggul
Peningkatan porsi beasiswa STEM diproyeksikan untuk mempercepat lahirnya sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang teknologi dan riset.
Fokus ini dinilai selaras dengan agenda transformasi digital, hilirisasi industri, hingga penguatan ekosistem startup nasional.
Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan diskursus di kalangan akademisi terkait keseimbangan pengembangan ilmu.
Pakar UMSURA: Jangan Sempit Memandang Pendidikan
Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Radius Setiyawan, menilai kecenderungan negara yang lebih mengutamakan jurusan sains dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, sistem pendidikan pada masa kolonial Hindia Belanda dirancang berlapis berdasarkan ras dan kelas sosial.
Akses pendidikan bagi pribumi dibatasi dan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administratif kolonial.
“Kala itu, tujuan utamanya mencetak tenaga kerja administratif dan teknis untuk mendukung birokrasi kolonial,” ujar Radius, Selasa (24/2).
Ia menambahkan, pada masa pendudukan Jepang, orientasi pendidikan semakin bersifat utilitarian, yakni membentuk manusia agar “berguna” sesuai kebutuhan sistem dan ideologi.
“Sebagai bangsa yang dijajah ratusan tahun, pola pikir fungsional terhadap pendidikan masih terasa. Pendidikan sering dipandang sebatas alat pemenuhan kebutuhan pasar,” jelasnya.
Peran Humaniora Tetap Krusial
Radius mengingatkan, kebijakan yang terlalu mengunggulkan sains dan teknologi berpotensi mempersempit peran strategis ilmu sosial dan humaniora. Padahal, kedua rumpun keilmuan tersebut saling melengkapi dalam pembangunan bangsa.
“Pemerintah tidak boleh melihat jurusan humaniora sebagai ilmu sampingan. Tanpa mendiskreditkan saintek, ilmu sosial dan humaniora telah banyak melahirkan pemikir kritis yang membentuk arah kebijakan dan peradaban,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan bangsa seperti kebijakan publik, etika kecerdasan buatan, transformasi digital, hingga persoalan budaya membutuhkan pendekatan lintas disiplin.
“Jika STEM dan humaniora diaplikasikan secara bersamaan, solusi inovatif dan kebijakan yang lebih holistik akan lebih mudah dicapai dibandingkan hanya mengunggulkan satu bidang,” pungkasnya.(sam)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan