RADAR SURABAYA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauz menyebut program Sekolah Rakyat sebagai solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Arifatul mengaku terkesan dengan berbagai capaian dan prestasi yang ditunjukkan para siswa Sekolah Rakyat.
Menurut dia, banyak anak didik yang sebelumnya berasal dari keluarga rentan dan secara ekonomi tidak memungkinkan untuk mengenyam pendidikan, kini mampu menunjukkan prestasi baik secara akademik maupun nonakademik.
“Kami benar-benar tidak menyangka anak-anak Sekolah Rakyat ini prestasinya luar biasa. Dari penampilan mereka saat acara peresmian sampai capaian keilmuan yang disampaikan, itu semua menunjukkan potensi besar,” ujar Arifatul usai menghadiri Bimbingan Teknis Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat se-Jawa Timur Tahun 2026 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1).
Ia menjelaskan, sebelum bergabung dengan Sekolah Rakyat, sebagian besar anak-anak tersebut bahkan tidak berani bermimpi untuk bersekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat dinilai menjadi jalan keluar agar anak-anak Indonesia tetap memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas.
“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan adalah melalui Sekolah Rakyat. Program ini terintegrasi dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis. Semua terakumulasi di Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Arifatul menegaskan, Presiden memiliki komitmen kuat agar tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan gizi. Program-program tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Pak Presiden tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, dan tidak mendapatkan layanan kesehatan. Ini rangkaian program untuk mempersiapkan generasi berkualitas dan calon pemimpin masa depan,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan di lapangan, Arifatul mengakui telah menerima sejumlah laporan mengenai tantangan yang muncul, mengingat para siswa berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Namun, hal tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Salah satu solusi yang kami dorong adalah penerapan disiplin positif, yaitu disiplin tanpa kekerasan. Anak-anak diajak berdialog, dipahamkan mengapa aturan dibuat dan mengapa harus ditaati, sehingga muncul rasa tanggung jawab bersama,” paparnya.
Hasil monitoring dan evaluasi juga menunjukkan pentingnya kesamaan pola pengasuhan di lingkungan Sekolah Rakyat. Mulai dari kepala sekolah, wali asuh, pengasuh asrama, hingga seluruh unsur pendukung seperti petugas keamanan dan dapur, perlu memiliki kesepahaman dalam menerapkan pendidikan pengasuhan yang komprehensif.
“Semua yang ada di lingkungan Sekolah Rakyat harus satu suara agar anak-anak mendapatkan pola pengasuhan yang konsisten dan positif,” pungkas Arifatul. (*)
Editor : Lambertus Hurek