RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong penguatan hilirisasi mangrove dan penerapan ekonomi rendah
karbon sebagai strategi pelestarian lingkungan sekaligus pengungkit ekonomi masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Pacitan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pengelolaan mangrove tidak boleh berhenti pada penanaman semata,
tetapi harus dilanjutkan hingga tahap pemanfaatan bernilai tambah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Hilirisasi mangrove penting agar manfaat ekologis sejalan dengan manfaat ekonomi. Masyarakat harus merasakan nilai tambahnya,” ujar Khofifah saat kunjungan kerja di Pacitan, Selasa.
Menurut Khofifah, pengelolaan mangrove secara terpadu dari hulu hingga hilir mampu memperkuat daya dukung lingkungan pesisir, melindungi kawasan pantai dari abrasi, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi nelayan,
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat sekitar kawasan mangrove.
Salah satu bentuk hilirisasi mangrove yang telah berjalan di Jawa Timur adalah pemanfaatannya sebagai bahan pewarna alami batik.
Produk batik berbasis mangrove tersebut bahkan telah menembus katalog merek internasional. Selain itu, mangrove juga mulai dikembangkan sebagai bahan baku berbagai produk olahan oleh pelaku usaha kecil dan industri kecil menengah (IKM).
Selain mendorong hilirisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menguatkan komitmen terhadap pembangunan rendah emisi karbon melalui penggunaan energi ramah lingkungan serta transportasi berkelanjutan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya daerah mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
“Transisi menuju pembangunan rendah karbon membutuhkan keteladanan dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat,” kata Khofifah.
Penguatan ekosistem mangrove di Jawa Timur juga mendapat dukungan lintas sektor. Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) menyatakan komitmennya untuk menyediakan bibit
mangrove hingga 20 tahun ke depan guna memastikan keberlanjutan rehabilitasi ekosistem pesisir.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan RI, Muhammad Zainal Arifin, menyebut Jawa Timur sebagai provinsi dengan luasan mangrove terbesar di Pulau Jawa.
Ia juga mencatat adanya tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam empat tahun terakhir, luas mangrove di Jawa Timur bertambah lebih dari 5.000 hektare. Ini menunjukkan pengelolaan mangrove dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menegaskan bahwa penguatan ekosistem mangrove sejalan dengan kebijakan daerah yang menempatkan kelestarian hutan sebagai investasi jangka panjang.
Saat ini, tutupan hutan di Pacitan mencapai hampir 70 persen dan menjadi modal penting bagi pembangunan berkelanjutan.
“Pelestarian hutan dan pesisir merupakan bagian dari strategi menjaga masa depan Pacitan,” kata Indrata.
Selain aspek ekologis, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengintegrasikan program lingkungan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah memberikan dukungan kepada UMKM serta menyalurkan bantuan produktif bagi pelaku usaha ultra mikro di Pacitan guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.(mus)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan