RADAR SURABAYA - Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Dusun Datai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mengungkap persoalan serius terkait sanitasi, gizi, dan akses kesehatan di wilayah pedalaman.
Hingga 23 November 2025, tercatat 224 warga mengalami gangguan pernapasan. Meski sebagian besar sudah membaik, terdapat lima kasus kematian anak yang menimbulkan keprihatinan mendalam.
Hasil laboratorium menunjukkan kelima anak tersebut positif terjangkit Influenza A/H1pdm09 (flu babi) dan Haemophilus influenzae.
Kondisi lingkungan Dusun Datai memperburuk risiko penularan, dengan rumah padat, ventilasi buruk, tidak adanya MCK, serta aktivitas memasak menggunakan kayu bakar di ruangan yang sama dengan tempat tidur.
Selain faktor lingkungan, banyak warga juga mengalami gizi kurang dan cakupan imunisasi dasar yang rendah.
Pemeriksaan laboratorium menemukan kombinasi infeksi multipatogen, termasuk pertusis, adenovirus, dan bocavirus, yang memperkuat analisis bahwa status gizi dan rendahnya kekebalan tubuh membuat warga rentan terhadap penyakit.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, menegaskan bahwa krisis ISPA ini bukan sekadar persoalan medis.
“Kami menemukan rumah padat, ventilasi minim, nyamuk banyak, dan warga hidup dalam paparan asap kayu bakar setiap hari. Situasi seperti ini membuat penyakit pernapasan lebih mudah menular, terutama pada balita,” ujarnya, dikutip dari laman Kemenkes RI.
“Jika kondisi sanitasi, gizi, dan kebiasaan sehari-hari tidak diperbaiki, penularan akan terus berulang,” imbuhnya.
Sebagai respons, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah melakukan pengobatan massal, memperkuat intervensi gizi, serta memberikan perhatian khusus kepada balita dan ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan (PMT), vitamin, dan pemantauan kesehatan.
Edukasi terkait etika batuk, penggunaan masker, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga digencarkan.
“Krisis ISPA ini bukan hanya soal medis, tetapi terkait erat dengan sanitasi, gizi, dan akses layanan kesehatan. Pemerintah wajib memperbaiki kondisi ini agar penularan tidak terus berulang,” tegas Sumarjaya. (dtk/nur)
Editor : Nurista Purnamasari