RADAR SURABAYA – Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan bahwa pencopotan Charles Holland Taylor dari posisi penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah menjadi sorotan publik.
Pencopotan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar. “Iya, itu salah satunya,” kata Gus Ipul saat ditemui di Jakarta, Senin (24/11).
Meski membenarkan pencopotan tersebut, ia menegaskan bahwa penjelasan rinci akan disampaikan secara resmi oleh jajaran Syuriah PBNU. Ia meminta publik menunggu keterangan resmi dan tidak berspekulasi. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan ranah internal yang akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
“Otoritas penyelesaian berada di jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam,” ujarnya.
Gus Ipul mengatakan dirinya tidak dapat memberikan komentar lebih jauh terkait dinamika internal PBNU. Ia meminta seluruh pengurus wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU) tetap tenang dan mengikuti arahan resmi organisasi.
“Saya minta agar tetap bersabar dan mengikuti informasi yang ofisial. Kita serahkan kepada mereka yang memiliki otoritas sesuai AD/ART,” ucapnya.
Sebelumnya, beredar risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang memuat permintaan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Dalam risalah tersebut, terdapat sejumlah poin yang menjadi pertimbangan rapat.
Pertama, rapat menilai diundangnya narasumber yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) telah melanggar nilai Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
Kedua, penyelenggaraan AKN NU di tengah kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai memenuhi unsur pelanggaran Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 terkait tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan.
Ketiga, rapat mempersoalkan tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dinilai mengindikasikan pelanggaran hukum syara, peraturan perundangan, serta ketentuan AD/ART NU.
Berdasarkan ketiga poin tersebut, rapat harian Syuriyah menyerahkan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. Hasil musyawarah menyatakan Gus Yahya harus mengundurkan diri dalam tiga hari sejak keputusan diterima. Jika tidak, rapat Syuriyah menetapkan pemberhentian dari jabatan ketua umum. (*)
Editor : Lambertus Hurek