RADAR SURABAYA - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi ‘turun gunung’ ke Jawa Timur. Pemerintah pusat menaruh perhatian khusus kepada Jatim selepas aksi demo yang berujung anarkis pembakaran gedung pemerintahan dan kantor polisi pada 29-30 Agustus 2025.
Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menghadiri Rapat Pelaksanaan Monitoring Jatim bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pejabat Forkopimda Jatim lainnya. Dalam rapat ini, Kemendagri meminta sejumlah daerah di Jatim untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) untuk menjaga keamanan.
“Dalam rangka menjaga kamtibmas, kami ditugaskan Pak Mendagri turun ke berbagai daerah yang ada unjuk rasa. Kami membahas berbagai hal mulai advokasi Forkopimda, duduk dengan tokoh masyarakat, sampai pengaktifan kembali siskamling,” kata Teguh Setyabudi di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (11/9).
Teguh menegaskan, Pancasila merupakan fondasi utama bangsa yang harus terus dijaga di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut dia, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sekaligus falsafah hidup yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan serius seperti berkembangnya radikalisme dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu berpotensi mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pancasila memiliki tiga nilai, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar bersifat tetap dan termuat dalam lima sila. Nilai instrumental adalah penjabaran yang menjadi arah kebijakan dan hukum, sedangkan nilai praksis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dan toleransi,” jelas Teguh.
Baca Juga: DKI Jakarta Siap Gelar PON Pantai 2026 di Ancol, Gubernur Pramono: Harus All Out!
Ia menambahkan, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan ideologi Pancasila sebagai prioritas nasional nomor satu dalam RPJMN 2025–2029, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dalam konteks penyelenggaraan negara, Teguh menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan etik. “ASN memiliki peran strategis sebagai pemersatu bangsa, menjaga integritas, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. (mus)
Editor : Lambertus Hurek