Radar Surabaya – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari pengamat politik Ubedilah Badrun, yang menilai pernyataan tersebut minim empati dan tidak bijak. Kontroversi ini bermula dari pernyataan Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/9), yang menyebut gerakan tersebut mewakili suara sebagian kecil masyarakat.
Ubedilah mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan yang baru menjabat itu, dan menyebut pernyataan tersebut justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Saya sebut komunikasi publik Menkeu (Purbaya) buruk karena miskin empati, tidak bijak, dan tidak menyebutkan data,” ujar Ubedilah, Selasa (9/9).
Ia juga menyoroti ucapan Purbaya yang menyebut demonstrasi sebagai bentuk aspirasi dari kelompok kecil rakyat yang hidupnya belum cukup. Menurut Ubedilah, pernyataan tersebut menunjukkan ketidaktepatan dalam memahami realitas sosial ekonomi masyarakat saat ini.
“Sebab, Menkeu Purbaya mengatakan bahwa kritik publik saat ini dianggap aspirasi sebagian kecil rakyat yang hidupnya masih kurang,” lanjutnya.
Mengutip data dari Bank Dunia, Ubedilah menekankan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini jauh dari kata ideal.
“Menurut World Bank terdapat 194 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin, atau sekitar 68,3 persen dari total populasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa data tersebut berdasarkan pembaruan standar garis kemiskinan global yang menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Oleh karena itu, menurutnya, sangat tidak tepat apabila suara rakyat yang menyuarakan ketimpangan dianggap berasal dari kelompok kecil semata.
Ubedilah juga menilai gaya komunikasi publik Purbaya perlu mendapatkan koreksi serius. Ia menyayangkan pernyataan yang disampaikan pada awal masa jabatan Purbaya justru memunculkan kesan arogan.
“Saya menyayangkan ternyata komunikasi publik Menkeu Purbaya buruk dan cenderung arogan, karenanya penting untuk segera dikoreksi,” katanya.
“Padahal itu momen pertama kali ia berbicara di hadapan publik dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan, itu sangat penting untuk dicermati,” tambahnya.
Baca Juga: Ini Profil Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani
Ubedilah kemudian memberikan saran agar Purbaya segera mengambil langkah meredakan ketegangan publik. Menurutnya, klarifikasi terbuka dan permintaan maaf kepada masyarakat menjadi langkah penting.
“Karena itu sebaiknya Menkeu Purbaya segera minta maaf telah melukai sebagian besar rakyat Indonesia yang saat ini sedang susah hidupnya,” ungkapnya.
“Selain itu penting untuk perbaiki secara serius gaya komunikasinya maupun substansinya,” lanjutnya.
Sebelumnya, pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Purbaya muncul saat menanggapi gelombang demonstrasi rakyat terkait 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia menyebut bahwa suara dalam demonstrasi hanya berasal dari kelompok kecil masyarakat yang merasa terganggu dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka gejolak protes dari masyarakat akan mereda dengan sendirinya.
“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ucapnya.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sendiri mencuat usai gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2025. Aksi tersebut dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI dan kritik terhadap sikap anggota dewan yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi publik. (ray/mel/fir)
Editor : M Firman Syah