Jakarta – Tim hukum Nadiem Makarim menepis tuduhan terkait rapat tertutup dengan Google Indonesia dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, menegaskan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuktikan tidak ada pelanggaran dalam proses tersebut.
"Sepanjang menyangkut proses pemilihan, BPKP menyatakan tidak ada pelanggaran. Pengadaan dilakukan tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna manfaat, tepat harga, dan tepat prosedur," kata Hotman dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (8/9).
Ia juga membantah tudingan bahwa merek Chromebook sudah ditetapkan sebelum kajian resmi dilakukan. Menurut Hotman, kewenangan anggaran tidak berada di tangan Nadiem.
"Itu tidak benar. Memang ada beberapa kali pertemuan, tetapi pengguna anggaran bukan dia. Detailnya sudah dijawab oleh BPKP, tidak ada pelanggaran," tegasnya.
Dengan klarifikasi ini, kubu Nadiem berharap publik memahami bahwa isu mengenai "rapat senyap" tidak berdasar. Seluruh tahapan pengadaan Chromebook, ditegaskan Hotman, telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. (gab/fir)
Editor : M Firman Syah