RADAR SURABAYA - Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Ia juga menyoroti peran penting dunia usaha dan industri sebagai penopang utama perekonomian daerah.
“Ini buah dari kerja sama yang solid antara semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan industri. Saya harap kinerja ini bisa terus dipertahankan,” ujar LaNyalla, Selasa (29/7).
Berdasarkan data akhir tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5,03 persen.
Angka ini tergolong positif, mencerminkan bahwa Jawa Timur masih mampu menjaga kestabilan ekonomi di tengah tekanan ekonomi global.
Selain pertumbuhan ekonomi, LaNyalla juga menyoroti rendahnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur.
Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 2024, Jawa Timur berada di posisi kelima dari sepuluh provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia.
Berikut daftar 10 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak pada 2024:
1. DKI Jakarta: 14.501 tenaga kerja
2. Jawa Tengah: 12.489 tenaga kerja
3. Banten: 10.702 tenaga kerja
4. Jawa Barat: 8.508 tenaga kerja
5. Jawa Timur: 3.694 tenaga kerja
6. Bangka Belitung: 1.894 tenaga kerja
7. Sulawesi Tengah: 1.812 tenaga kerja
8. Sulawesi Tenggara: 1.156 tenaga kerja
9. Riau: 1.068 tenaga kerja
10. Kalimantan Barat: 786 tenaga kerja
“Dengan jumlah PHK yang relatif rendah, ini menunjukkan bahwa dunia usaha dan industri di Jawa Timur masih cukup kokoh.
Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur,” ucap LaNyalla.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Timur itu menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu terus memprioritaskan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi kebutuhan dunia usaha dan industri.
Ia juga mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih intensif antara pemangku kepentingan. “Gubernur bersama jajarannya harus terus membangun komunikasi yang erat dengan Kadin Provinsi.
Begitu pula bupati dan wali kota, harus memperkuat kolaborasi dengan Kadin kabupaten/kota,” pungkas Ketua DPD RI ke-5 tersebut.(mus)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan