RADAR SURABAYA - Perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak lagi sekadar konflik dua negara adidaya.
Kini, babak baru dimulai: negara-negara mitra dagang AS yang berupaya bermain aman justru terancam masuk dalam daftar target balasan Beijing.
Beijing memperingatkan dengan nada keras bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika ada negara yang membuat kesepakatan dengan Washington dengan mengorbankan kepentingan China.
Ancaman ini jelas bukan gertakan kosong, mengingat ketergantungan global pada ekonomi China dan peran dominannya dalam rantai pasok dunia.
Langkah AS menggunakan tarif sebagai alat negosiasi global menempatkan banyak negara, termasuk Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan, pada posisi sulit.
Di satu sisi, negara-negara ini ingin menjaga akses ke pasar AS yang besar dan strategis. Di sisi lain, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan kepentingan jangka panjang dengan China.
Indonesia di Antara Dua Raksasa
Indonesia, yang secara strategis berada di tengah konflik ini, mencoba bersikap netral dan pragmatis. Dengan menawarkan peningkatan pembelian
produk energi dan agrikultur dari AS, Indonesia menunjukkan itikad baik tanpa secara eksplisit berpihak.
Namun, langkah ini tidak bisa lepas dari sorotan Beijing. Meski tidak ada pernyataan langsung dari China terhadap Indonesia, peringatan mereka secara umum menyasar negara-negara yang mengambil langkah serupa.
Yang menjadi pertanyaan: apakah langkah Indonesia cukup hati-hati? Atau justru terlalu riskan?
Dampak Jangka Panjang: Perang Dagang Bisa Jadi Bumerang
Jika China betul-betul menerapkan tindakan balasan terhadap negara-negara yang dianggap “bermain dua kaki”, efeknya bisa luar biasa.
China bisa membatasi impor, menunda proyek investasi, atau bahkan meningkatkan hambatan perdagangan secara sepihak.
Negara-negara seperti Indonesia yang masih sangat bergantung pada ekspor komoditas bisa langsung merasakan dampaknya.
Lebih dari itu, gesekan geopolitik ini berpotensi memecah tatanan perdagangan global yang selama ini dijaga lewat prinsip multilateral.
Upaya AS yang mengarah pada negosiasi bilateral agresif secara tidak langsung melemahkan institusi perdagangan internasional seperti WTO.
Perlu Keseimbangan, Bukan Kompromi Buta
Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia dituntut cermat. Bukan hanya soal menghindari tarif AS, tetapi juga memastikan tidak mengganggu hubungan jangka panjang dengan China.
Membeli produk dari AS boleh, tapi diplomasi ekonomi harus cerdas: transparan, komunikatif, dan tidak mencederai kepercayaan mitra dagang lainnya. Jika tidak, ancaman China bisa berubah menjadi realita pahit bagi ekonomi Indonesia.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan