RADAR SURABAYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan sejak awal Januari 2025 sedang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.
Banyak mitra program MBG yang semula berpartisipasi dalam program ini dikabarkan memilih mundur karena tidak kunjung menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini juga dikabarkan akan dilakukan kenaikan anggaran hingga Rp 100 Triliun.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespon permasalahan ini dan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Jadi kami kasih kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan. Tentu saja, satu program baru perlu banyak hal yang dilakukan dalam teknis-teknis di lapangannya,” jelas Puan.
Salah satu penyebab utama pengunduran diri para mitra MBG adalah sistem pembayaran reimburse. Sistem ini mengharuskan mitra mengeluarkan modal sendiri terlebih dahulu dan mendapat pembayaran di akhir.
Namun, banyak mitra yang mengeluhkan proses reimburse lambat dan tidak jelas yang membuat banyak mitra kesulitan secara finansial.
Menanggapi kejadian ini, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya akan mengubah sistem pembayaran agar lebih efektif mulai Februari 2025.
“Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra,” ujar Dadan.
Dadan juga memastikan bahwa pembayaran bagi mitra MBG akan dilakukan secara langsung melalui virtual account dengan metode lumpsum. Namun, ia belum dapat memastikan apakah skema ini akan berjalan sesuai rencana karena masih dalam tahap pembahasan internal BGN. "Sedang kami atur term-nya," ucap Dadan.
Sejak diluncurkan, program MBG telah berjalan di 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif. BGN menargetkan jumlah ini akan bertambah menjadi 468 SPPG pada Februari mendatang, yang berarti pemerintah harus segera menyelesaikan masalah pembayaran agar tidak semakin banyak mitra yang mundur.
Anggaran MBG ditambah Rp 100 Triliun
BGN sendiri memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program ini hingga akhir 2025 dengan target 15 juta penerima manfaat.
Namun, Presiden Prabowo Subianto telah meminta percepatan program hingga mencapai 89 juta penerima, yang diperkirakan membutuhkan tambahan dana hingga Rp100 triliun.
Adanya kemungkinan tambahan dana hingga Rp 100 triliun ini sudah mendapat respon dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa adanya penambahan dana dapat memberikan efek langsung kepada masyarakat.
“Karena sekolah yang memberikan makan bergizi setiap hari kepada muridnya berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa MBG ini memberi keuntungan tentang kredit untuk UMKM.
“Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu," jelasnya.
Kini, dengan banyaknya mitra yang mundur dan sistem pembayaran yang masih belum jelas, nasib program MBG masih belum jelas. Banyak masyarakat mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan ini sebelum semakin banyak mitra yang mundur.(met/jay)
Editor : Jay Wijayanto