RADAR SURABAYA - Permintaan Presiden RI Prabowo Subianto agar para Ketua Umum Partai Politik mengubah sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal mendapat dukungan dari Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
LaNyalla sebelumnya sudah menyampaikan pandangan serupa dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPR dan DPD di Senayan pada 16 Agustus 2023.
Menurutnya, Indonesia harus kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
“Saya 100 persen mendukung apa yang disampaikan Presiden. Kita harus kembali pada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa.
Penyempurnaan terhadap sistem asli Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 naskah 18 Agustus 1945 dapat dilakukan melalui addendum, bukan dengan mengganti sistem,” tegas Ketua DPD RI ke-5 itu, Jumat (13/12).
LaNyalla menambahkan, Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa APBN 2024 mengalami defisit lebih dari Rp400 triliun.
Biaya pemilu dan pilkada menjadi salah satu faktor yang membebani anggaran negara, selain percepatan pembangunan IKN dan alokasi bansos untuk mengatasi kemiskinan.
Menurut LaNyalla, sistem politik yang mahal menciptakan ekonomi kelas atas yang didominasi oleh para bandar pembiaya politik.
Kondisi ini dapat mendikte kebijakan negara dan menimbulkan ketidakadilan, yang pada akhirnya merusak kohesi bangsa.
“Pak Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya menyebutkan bahwa angka gini ratio 0,36 mencerminkan ketimpangan kekayaan yang berbahaya.
Ketidakadilan ekonomi ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat memicu konflik sosial dan ancaman perang saudara yang berkepanjangan,” tambahnya.
LaNyalla juga menekankan bahwa sistem yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang bersifat monodualis, bukan individualis.
Dengan sistem itu, bangsa Indonesia dapat bersatu padu dalam semangat patriotisme untuk membangun negara yang lebih adil dan sejahtera.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia perlu diperbaiki.
Ia meminta para Ketua Umum Partai Politik untuk menyepakati perubahan sistem politik demi masa depan bangsa yang lebih baik.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan