RADAR SURABAYA – Anggota Komisi II DPR RI yang juga salah satu Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkap dugaan kecurangan dalam pemungutan suara di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.
Dugaan tersebut dipertanyakan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12) yang kemudian viral di media sosial.
Menurutnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung PDIP, tidak memperoleh satu pun alias 0 suara di 3.637 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Deddy menilai hal tersebut tentu aneh dan anomali.
“Jumlah pemilih (paslon) 03 di TPS 03 itu, Ibu Risma itu kurang dari 30 suara, bahkan nol suara di 3.637 TPS. Keren banget, nol suara di 3.637 TPS,” ungkap Deddy menyebut hasil dari timnya di Jatim.
Deddy berpendapat bahwa hal tersebut mustahil dapat terjadi, terutama di Madura. Sebab salah satu kader PDIP di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu yang juga ketua DPP, yakni Said Abdullah, justru memperoleh suara tertinggi di Madura.
“Saat pileg, Pak Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih. Ibu Risma juga mantan wali kota Surabaya yang disayangi rakyatnya terpilih dua kali,” tutur Deddy.
“Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat nol suara di 3.637 TPS, di bawah 30 (suara). Pengurus partainya saja sudah berapa. Kan ini anomali,” sambungnya.
Beberapa daerah di Madura yang dianggapnya terjadi keanehan di antaranya di Sumenep, Pamekasan dan Sampang.
“Ini terutama di Sumenep, Sampang dan Pamekasan. Nah, yang kecil kecil itu daerah Madura kita tidak bisa mencari kabupaten lain karena pada H+1 jam 12, Sirekapnya ditutup mati itu barangnya pak,” kata Deddy.
Deddy juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga menemukan jumlah pemilih Pilgub 2024 lebih besar dari pemilih di Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) dengan jumlah selisih yang melebihi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) di 194 TPS di Jatim.
“Jadi orang datang hanya nyoblos bupati wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Its that make sense, masuk akal kah itu, kita tidak punya data lain karena Sirekapnya ditutup. Padahal KPU berpresentasi lebih bisa diandalkan daripada waktu pileg-pilpres. Bagaimana menjelaskan ini,” tanya Deddy.
Selain itu, Deddy menilai adanya dugaan anomali terkait sembilan desa di Sampang dengan tingkat penggunaan suara mencapai 100 persen. Ia menyebut bahwa hal tersebut mustahil di Madura karena mayoritas masyarakatnya punya kebudayaan untuk merantau ke luar pulau.
“Semua orang tahu namanya Madura itu mungkin 30 persen lebih penduduknya itu ada di luar daerah, cuma rumah dan keluarganya yang ada di kampung,” kata Deddy. (ken/jay)
Editor : Jay Wijayanto