RADAR SURABAYA - Calon presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, berjanji akan menyejahterakan hakim di Indonesia dengan melakukan remunerasi gaji penegak hukum itu yang dikabarkan sudah 12 tahun tak pernah naik.
Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan suara saat ditelepon langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat audiensi DPR dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
"Saya berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri, dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya," ucap Prabowo.
"Itu pandangan saya dari dahulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai. Jadi, saya enggak perlu janji-janji, tetapi ini adalah keyakinan saya," tambahnya.
Ucapan Prabowo ini langsung disambut haru, isak tangis bahkan takbir dari para hakim yang mengadukan nasibnya langsung ke anggota dewan yang baru dilantik itu.
"Begitu saya menerima estafet, mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim supaya negara kita bisa menghilangkan korupsi," katanya.
"Pada saatnya nanti, saya minta waktu untuk bisa tatap muka dan bicara langsung dengan saudara," tambah Prabowo.
Pada kesempatan itu, Prabowo mengakui dirinya cukup kaget mengetahui gaji hakim sudah 12 tahun tak pernah naik.
"Saya juga kaget mendengar kondisi kalian. Akan tetapi, saya sudah merencanakan bagaimana memperbaiki kondisi kalian," ucapnya.
Sementara itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah menaruh perhatian yang sangat besar dari lama terhadap kesejahteraan hakim.
Menurut dia, kunci negara maju dan bebas korupsi adalah hakim-hakim yang tidak dapat dibeli atau disogok.
"Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat. Oleh karena itu, dari dahulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai tulisan saya, saudara bisa pelajari rekam jejak ucapan-ucapan saya," katanya.
Oleh sebab itu, Prabowo meminta para hakim untuk bersabar hingga dirinya dilantik sebagai Presiden RI.
"Para hakim tidak boleh bisa disogok, diberi, para hakim harus terhormat, mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya," tegasnya.
Sementara itu, beberapa tuntutan para hakim dalam audiensi tersebut adalah meminta percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA hingga kenaikan gaji pokok dan tunjangan jabatan hingga 142 persen. (jpc/ant/jay)
Editor : Jay Wijayanto