PAKAR komunikasi politik Suko Widodo mengatakan, kampanye melalui baliho seperti yang jamak dilakukan caleg saat ini adalah media marketing politik yang optimal. Sayangnya, cara seperti ini sudah sangat old. Karena generasi sekarang membutuhkan komunikasi politik ketimbang marketing politik untuk mengetahui kapasitas dan elektabilitas calon.
Dosen FISIP Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga ini memberikan istilah jauh di mata, dekat di baliho untuk fenomena ini. Maksudnya, politisi atau caleg dimaksud yang sebelumnya tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat ‘memaksakan’ pesan agar dikenal wajah dan dirinya oleh calon pemilihnya. Sehingga cara yang paling instan adalah memajang foto berikut namanya di poster dan baliho di tempat-tempat yang diketahui khalayak disertai anjuran agar mencoblos atau memilih dirinya.
Suko mengatakan, saat ini masih banyak caleg yang memasang wajah dan nama mereka di baliho diikuti dengan sikap narsisme. Misalkan dengan menuliskan klaim-klaim kebaikan diri politisi. Seperti jujur, terpercaya, atau bolo dewe.
Akibatnya, pemilih merasa bahwa kehadiran politisi kurang serius. Tak jarang para caleg mencoba menarik perhatian masyarakat dengan gimmick. Memasang foto wajah terbalik, misalnya. Suko menyampaikan hal ini sah-sah saja.
Namun sebenarnya, kampanye model seperti ini sedikit berbahaya. Karena selain kurang etis, gimmick ini malah sebaliknya dapat mempengaruhi penilaian masyarakat. “Bisa jadi baliho seperti itu menimbulkan kemarahan. Orang jadi tidak suka karena menilai tidak santun dan urakan,” imbuhnya.
Cara kampanye satu arah ini, lanjutnya, sudah tak menarik lagi. Apalagi untuk menggaet generasi milenial yang makin kritis namun sayangnya apatis terhadap dunia perpolitikan. Alih-alih mendapatkan perhatian, mereka dianggap badut politik yang sedang melakukan akrobat untuk sekadar mencari perhatian.
Padahal dibanding marketing politik, komunikasi politik akan lebih efektif untuk mengenalkan elektabilitas pasangan. Komunikasi politik dapat dibangun salah satunya dengan dialog. Paslon datang ke masyarakat, mengajak komunikasi, mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Minta restu, mendengarkan keluh kesahnya, jangan datang-datang pidato, sama saja. Masyarakat akan tersentuh jika didengarkan,” paparnya. Karena proses seseorang menjatuhkan pilihan diawali dari mengenal, kemudian menyukai.
Proses dialog ini adalah kesempatan baik untuk mengenalkan diri kepada masyarakat. Bukan melalui benda mati yang hanya menunjukkan kenarsisan diri dan sia-sia. Toh saat ini, kartu suara sudah tak lagi menampakkan foto wajah.
Jadi istilahnya percuma saja kampanye memasang foto wajah jika namanya tidak dikenal. Komunikasi lewat dialog bisa dilakukan dengan mendatangi kelompok-kelompok kecil dan bergantian.
Komunikasi politik model seperti ini, boleh dibilang tidak efisien, karena sekali jalan mungkin hanya bisa menggaet beberapa orang saja. Namun kembali lagi, sangat efektif untuk mengenalkan diri dan mendapatkan hati pemilihnya. Kaum milenial dan ketergantungannya dengan sosial media seharusnya juga dijadikan lahan subur bagi komunikasi politik.
Melalui medsos, politisi bisa menyediakan informasi politik akurat. Juga menyediakan ruang untuk berdialog. Melalui sosial media, politisi bisa menuangkan gagasan, disampaikan dengan bahasa medsos yang ringan dan menggaet khalayak.
Sebaliknya, politisi juga tidak boleh bersikap defensif, menolak masukan dan kritik, namun juga mau mendengarkan gagasan-gagasan yang disampaikan warganet. Sayangnya, peluang ini belum banyak dimanfaatkan oleh politisi. Padahal, di era bonus demografi, Indonesia penuh oleh kaum milenial yang suaranya bisa memengaruhi banyak pihak.
“Kaum milenial adalah kekuatan besar. Mereka justru bisa menjadi influencer (kekuatan yang mampu mempengaruhi) bagi terbangunnya kebaikan politik, manakala politisi bisa membaca peluang tersebut. Politisi harus menjadikan kaum milenial sebagai partner, bukan sebagai musuh,” paparnya.
Di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, kehadiran politisi ke dunia medsos bisa mengektifitaskan hubungan mereka dengan kaum milenial. Ironisnya, di Indonesia ruang ini acap kali menimbulkan stigma buruk politik. Pesan kebencian dan hoaks yang belakangan ramah di medsos pada tahun politik inilah yang perlu dibenahi.
Seperti disampaikan Suko, komunikasi politik adalah kunci kemenangan pemilu. Caleg yang memahami dan mampu mengelola komunikasi politik yang baiklah yang akan punya peluang besar dalam pemilu. “Komunikasi politik yang baik untuk kaum dewasa melalui dialog, kunjungan tadi. Sebaliknya untuk menggaet milenial, lewat sosial media,” pungkasnya. (is/opi)
Editor : Administrator