Terbongkar! Ini “Model Israel” yang Disebut-Sebut Diadopsi Narendra Modi di Kashmir

Kashmir hingga Spyware Pegasus: Jejak “Model Israel” dalam Kebijakan Narendra Modi

RADAR SURABAYA – Hubungan bilateral India dan Israel kembali menjadi sorotan menjelang kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Israel pada 25 Februari 2026.

Di tengah penguatan kerja sama pertahanan dan perdagangan, sejumlah analis menilai ada dimensi lain yang mengemuka: adopsi sebagian pendekatan keamanan dan tata kelola ala Israel dalam kebijakan domestik India, khususnya di Kashmir.

Isu ini kembali diperbincangkan setelah pernyataan mantan Konsul Jenderal India di New York, Sandeep Chakravorty, pada 2019 yang menyebut India dapat menerapkan “model Israel” di Kashmir yang dikelola India.

Pernyataan itu muncul tak lama setelah pemerintah Modi mencabut status semiotonom wilayah tersebut pada Agustus 2019, disertai penguncian keamanan dan pembatasan komunikasi besar-besaran.

Akar Ideologis dan Kedekatan Politik

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi berakar pada ideologi Hindutva, yang memandang India sebagai tanah air utama bagi umat Hindu.

Sejumlah pengamat melihat kemiripan konseptual dengan Israel yang mendefinisikan diri sebagai tanah air bangsa Yahudi.

Penulis dan analis politik Azad Essa dalam bukunya Hostile Homelands (2023) menyebut hubungan India–Israel di era Modi bukan sekadar kemitraan strategis, melainkan juga pertemuan dua visi nasionalisme yang kuat.

Menurutnya, Israel menjadi referensi dalam penguatan negara berbasis keamanan (security state) di India.

“Bulldozer Justice” dan Kontroversi Pembongkaran

Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah praktik yang populer disebut “bulldozer justice”. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah di sejumlah negara bagian yang dipimpin BJP

melakukan pembongkaran rumah dan toko milik warga yang dituduh terlibat kerusuhan atau pelanggaran hukum, banyak di antaranya berasal dari komunitas Muslim.

Kepala Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, bahkan dijuluki “Bulldozer Baba” oleh para pendukungnya.

Kritik muncul karena sebagian pembongkaran dinilai tidak melalui proses hukum yang transparan.

Pada November 2024, Mahkamah Agung India menegaskan bahwa pembongkaran properti tidak boleh dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Meski demikian, perdebatan publik terkait praktik tersebut masih berlanjut.

Sejumlah analis membandingkan kebijakan itu dengan praktik pembongkaran rumah warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur oleh Israel.

Namun, pemerintah India membantah adanya peniruan kebijakan dan menegaskan bahwa tindakan tersebut murni penegakan hukum domestik.

Kerja Sama Militer: India Pembeli Terbesar Senjata Israel

Di sektor pertahanan, India tercatat sebagai pembeli terbesar alutsista Israel. Kerja sama mencakup pembelian drone (UAV), sistem pertahanan udara, radar canggih, hingga teknologi pengawasan.

Ketegangan kawasan turut memperkuat narasi keamanan. Setelah serangan terhadap wisatawan di Pahalgam, Kashmir, pada April 2025, India melancarkan serangan udara ke wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan.

Eskalasi itu memicu perang udara singkat selama empat hari antara dua negara bersenjata nuklir.

Dalam sejumlah diskusi publik dan tayangan televisi India, pendekatan respons militer Israel kerap dijadikan rujukan dalam menghadapi ancaman keamanan lintas batas.

Kontroversi Spyware Pegasus

Nama Pegasus, spyware buatan perusahaan Israel NSO Group, juga mencuat dalam hubungan kedua negara. Sejumlah jurnalis dan aktivis India dilaporkan menjadi target penyadapan melalui perangkat tersebut.

Mahkamah Agung India membentuk komite independen untuk menyelidiki dugaan penggunaan Pegasus.

Komite menemukan indikasi malware di beberapa perangkat, tetapi tidak dapat memastikan keterkaitannya secara langsung dengan Pegasus karena keterbatasan akses data.

Kasus ini memperkuat kekhawatiran sebagian kalangan mengenai meningkatnya pengawasan digital dan pembatasan kebebasan sipil di India dalam beberapa tahun terakhir.

Kashmir: Militerisasi dan Status Politik Baru

Sejak pencabutan Pasal 370 pada 2019, Kashmir mengalami perubahan mendasar dalam struktur politik dan administratifnya. Wilayah itu kini berstatus sebagai wilayah persatuan (union territory) di bawah kendali langsung pemerintah pusat.

Pengamat politik Sumantra Bose menilai pendekatan pemerintah India di Kashmir menunjukkan pola militerisasi dan pengawasan ketat yang lebih intens dibanding periode sebelumnya.

Namun, ia juga menegaskan bahwa konteks sejarah Kashmir berbeda dari Palestina, sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya.

Hubungan Strategis yang Kian Erat

Terlepas dari perdebatan, hubungan India dan Israel terus menguat. Kedua negara memperluas kerja sama di bidang teknologi, pertanian, keamanan siber, hingga pertahanan.

Bagi pemerintah Modi, kemitraan dengan Israel dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi India di panggung global.

Sementara itu, bagi para pengkritik, arah kebijakan domestik yang semakin berorientasi pada keamanan dan kontrol sosial menjadi isu yang perlu diawasi.

Dengan dinamika geopolitik yang terus berubah, hubungan India–Israel diperkirakan tetap menjadi salah satu poros strategis penting di Asia Selatan dan Timur Tengah dalam beberapa tahun mendatang.(rak)

 

Editor : Rahmat Adhy Kurniawan