RADAR SURABAYA - Gelombang aksi demonstrasi yang melanda Iran sejak akhir Desember 2025 menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Seorang pejabat Iran menyebut sekitar 2.000 orang tewas dalam kerusuhan beberapa hari terakhir, termasuk warga sipil dan personel keamanan.
Pernyataan itu dilansir Al Arabiya dan Reuters, Selasa (13/16), dengan pejabat tersebut menyalahkan kelompok “teroris” atas jatuhnya korban.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyatakan keterkejutannya atas meningkatnya kekerasan aparat Iran terhadap demonstran.
“Siklus kekerasan mengerikan ini tidak dapat berlanjut. Rakyat Iran dan tuntutan mereka untuk keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar,” ujarnya dalam pernyataan yang dibacakan juru bicara kantor HAM PBB, Jeremy Laurence.
Gelombang protes bermula pada 28 Desember 2025 di Grand Bazaar Teheran, ketika pedagang dan pemilik toko menentang memburuknya kondisi ekonomi akibat depresiasi tajam mata uang Rial.
Aksi tersebut kemudian meluas ke berbagai kota dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis Iran yang berkuasa sejak revolusi 1979.
Kelompok HAM berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), melaporkan sedikitnya 646 orang tewas akibat penindakan keras aparat Iran.
Angka itu mencakup 512 demonstran dan 134 anggota pasukan keamanan. Lebih dari 1.000 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Selain itu, HRANA menyebut lebih dari 10.700 orang ditahan dalam dua pekan terakhir di 585 lokasi berbeda, mencakup 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. Data HRANA sebelumnya terbukti akurat dalam kerusuhan yang melanda Iran beberapa tahun lalu.
Gelombang protes di Iran kini berubah menjadi krisis kemanusiaan dengan ribuan korban jiwa dan ribuan penahanan.
PBB mendesak pemerintah Iran menghentikan siklus kekerasan dan mendengar tuntutan rakyat atas keadilan dan kesetaraan.
Sementara laporan HRANA menegaskan skala penindakan aparat yang meluas ke seluruh provinsi, menambah sorotan internasional terhadap kondisi politik dan HAM di negara tersebut. (net/nur)
Editor : Nurista Purnamasari