RADAR SURABAYA - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keprihatinan serius atas perkembangan situasi di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dalam operasi militer Amerika Serikat yang disebutnya berskala besar dan tidak lazim.
Dalam pernyataannya, Anwar menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap negara berdaulat. Ia menegaskan bahwa penangkapan paksa terhadap kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui campur tangan eksternal merupakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
“Presiden Maduro dan istrinya harus segera dibebaskan tanpa penundaan apa pun,” ujar Anwar. Menurutnya, apa pun alasan yang dikemukakan, penggulingan atau pemindahan paksa pemimpin negara dengan kekuatan eksternal berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan melemahkan prinsip pembatasan penggunaan kekuatan antarnegara.
Anwar juga menekankan bahwa masa depan politik Venezuela sepenuhnya merupakan hak rakyat Venezuela. Ia mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan yang terjadi secara tiba-tiba akibat campur tangan asing, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai pengalaman sejarah, cenderung menimbulkan dampak yang lebih merugikan daripada manfaat, terlebih bagi negara yang tengah menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam.
Malaysia, lanjut Anwar, memandang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara sebagai fondasi utama bagi hubungan antarnegara yang damai. Karena itu, ia mendorong pendekatan konstruktif melalui dialog, keterlibatan diplomatik, dan de-eskalasi sebagai jalan paling kredibel untuk melindungi warga sipil serta memberi ruang bagi rakyat Venezuela dalam memperjuangkan aspirasi mereka tanpa menambah penderitaan baru. (*)
Editor : Lambertus Hurek