RADAR SURABAYA - Seorang mantan perangkat desa inisial JK di Malang dilaporkan ke Polda Jatim atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pasal 391 KUHP. Pelapornya adalah Rendi Triatmojo, 59, warga Desa Tunggulwulung Lowokwaru Malang.
Laporan tersebut telah diterima dengan surat tanda penerimaan laporan nomor LP/B/1472/IX/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 3 November 2026.
"Kami melaporkan adanya perusakan dokumen negara atau administrasi kelurahan yaitu C 224 disitu dicoret oleh terlapor JK," ujar Rendi, Rabu (4/11).
Baca Juga: Kodaeral V Gagalkan Pengiriman Pasir Emas dan Kayu Ilegal Senilai Rp 26,4 Miliar di Surabaya
Pencoretan C224 itu dilakukan oleh JK mantan perangkat desa, kemudian diberikan keterangan seolah-olah dijual kepada KEW pada tahun 2019. Pada hal selaku pemilik tanah Dasmi sudah meninggal pada tahun 1978.
"Sedangkan di buku desa itu dicoret oleh seseorang yang kita laporkan inisial JK tahun 2019. Sehingga seolah-olah C224 itu dijual ke KEW pada hal C224 itu atas nama Dasmi itu sudah meninggal," ucapnya.
Ia menuturkan, C 224 atas nama Dasmi sudah dihibahkan kepada anaknya Madrais. Di buku desa itu ada C797 yaitu peralihan haknya tanggal 4 Oktober 1959 dan ada akta hibahnya dari C224 atas nama Dasmi kepada C797 atas nama Madrais persil 18.
Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Tersangka, Gelar Bintang Mahaputera Terancam Dicabut?
"Jadi disini sudah sangat jelas kelihatan kalau ada rekayasa atau pemalsuan dari pencoretan- pencoretan di buku dokumen negara di desa," ungkapnya.
Pencoretan itu dilakukan terlapor pada tahun 2019. Kemudian baru diketahui pada tahun 2025 setelah ada atau terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Pihak pelapor lalu mengecek ke kelurahan dan ternyata sudah dicoret atau dipalsukan.
"Dari pengakun dalam sidang (gugatan) yang disumpah Inisial JK ada yang menyuruh inisial BD mantan lurah," sebutnya.
Baca Juga: Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Polda Jatim Bersama Forkopimda Siagakan Personel
Kuasa hukum pelapor Dalu Eko Prasetyo menambahkan, dalam putusan nomor 128/Pdt.G/2022/PN Malang terlapor JK memberikan keterangan bahwa saksi boleh memberikan pencoretan saat itu yang seharusnya tidak boleh karena saksi sudah tidak menjabat.
"Dia sadar bahwa dia tidak menjabat tetapi saudara inisial B menyatakan tidak apa-apa karena saksi adalah mantan staf kelurahan. Kemudian dia mencoret AJB dengan inisial IS dicoret menjadi atas nama CH. Padahal di keterangan beliau tidak pernah bertemu beliau," paparnya.
Dari putusan ini, kemudian prinsipal mencari informasi dan dicocokkan dengan keterangan di muka persidangan. "Ternyata dampak dari peristiwa ini kami duga terbitnya SHGB. Makanya SHGB bisa jadi dari peristiwa ini," bebernya.
Baca Juga: Berbekal Kepedulian dan Inovasi, RW 07 Wonokromo Surabaya Kebersihan sebagai Budaya Hidup Sehat
Kuasa hukum lainnya RM Kuwat Yuwono Purbo mengungkapkan dalam kasus ini patut diduga memang ada semacam mafia tanah yang cukup sistematis berdampak sistemik. Sehingga kliennya secara administrasi kehilangan hak atas tanah tersebut karena dicoret oleh orang yang tidak berhak. Atas pencoretan tersebut lalu timbul SHGB.
"Saat pencoretan C224 atas nama mbok Dasmi ini di fakta persidangan juga disebutkan bahwa pencoretan oleh JK tersebut satu diperintah oleh lurah BP. Kemudian turut hadir mantan lurah DR kemudian turut hadir direktur PT BS yakni inisial NW," terangnya.
Atas laporan tersebut pihaknya berharap penyidik Polda Jatim menindaklanjuti laporan dan bekerja maksimal sehingga pelapor bisa memperoleh keadilan. Sementara terlapor JK saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut belum merespon. (rus/gun)
Editor : Guntur IriantoSumber : radar surabaya