RADAR SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta agar adanya dugaan keluhan wali murid terkait pembiayaan di salah satu sekolah negeri di Jatim ditangani secara serius dan tidak berhenti pada persoalan administratif.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan sekolah perlu dipastikan berjalan transparan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sebut PAD dari BUMD Masih Minim
“Jangan sampai sekolah menjadi tempat munculnya beban baru bagi orang tua. Kondisi ekonomi masyarakat sekarang tidak mudah, sehingga setiap pungutan atau sumbangan harus benar-benar jelas dasar hukumnya, sifatnya dan penggunaannya,” kata Deni, Jumat (18/9).
Deni mengatakan, pembiayaan sekolah perlu dilihat tidak hanya berdasarkan besaran nominal, tetapi juga kemampuan ekonomi keluarga siswa.
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim: Jangan Sampai Warga Miskin Tersisih Gara-Gara Desil DTSEN
Menurut dia, nominal yang terlihat kecil bagi sebagian masyarakat belum tentu ringan bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
Dia juga mengingatkan pentingnya membedakan antara sumbangan dan pungutan.
Baca Juga: Tak Mau Keracunan MBG Terulang, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta 4.340 SPPG Punya Petugas Food Safety
Menurutnya partisipasi masyarakat untuk mendukung pendidikan, tetap dapat dilakukan sepanjang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak memaksa serta ditempuh melalui mekanisme yang sesuai.
Karena itu, istilah sumbangan menurutnya tidak semestinya digunakan untuk menyebut pembayaran yang dalam praktiknya bersifat wajib.
Baca Juga: Tak Mau Keracunan MBG Terulang, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta 4.340 SPPG Punya Petugas Food Safety
“Kalau disebut sumbangan tetapi ada nominal yang ditentukan, ada tekanan untuk membayar, atau ada konsekuensi ketika tidak membayar, tentu harus diperiksa. Jangan hanya karena namanya sumbangan kemudian persoalannya dianggap selesai,” tegas Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Baca Juga: P-APBD Jatim 2026, Fraksi PDIP Minta Anggaran Diukur dari Dampaknya bagi Rakyat
Deni meminta dinas terkait melakukan pemeriksaan terhadap sekolah yang mendapat keluhan dari wali murid. Pemeriksaan itu, menurut dia, perlu mencakup sumber dana, keputusan komite, bukti pembayaran, rekening penerima, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), hingga penggunaan dana.
“Kalau ada laporan seperti ini, jangan hanya berhenti pada klarifikasi lisan. Periksa dokumennya, periksa aliran dananya, cek bagaimana keputusan dibuat dan tanyakan kepada wali murid apakah benar-benar sukarela,” tuturnya.
Menurut Deni, transparansi menjadi salah satu kunci untuk mencegah munculnya persoalan antara sekolah dan wali murid. Setiap dana yang dihimpun dari masyarakat harus memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Orang tua berhak tahu uang yang mereka keluarkan digunakan untuk apa. Kalau memang untuk kebutuhan pendidikan dan disepakati secara sukarela, sampaikan secara terbuka. Tetapi kalau ada kewajiban yang dibungkus sebagai sumbangan, itu yang harus diluruskan,” katanya.
Dia juga meminta pengawasan terhadap pembiayaan sekolah dilakukan secara berkala dan tidak menunggu persoalan menjadi viral. Data pengaduan dari wali murid dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat pola serupa di sekolah lain.
“Jangan menunggu viral baru diperiksa. Kalau ada pola keluhan yang sama di banyak sekolah, kami minta Dindik melakukan evaluasi. Kita ingin pendidikan berjalan baik, tetapi jangan biaya pendidikan justru menjadi tekanan tambahan bagi keluarga,” ujarnya.
Deni menegaskan dukungan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan tetap diperlukan. Namun, partisipasi tersebut harus berjalan melalui mekanisme yang transparan dan tidak membebani keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Tujuan kita bukan mematikan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang kita jaga adalah jangan sampai partisipasi itu berubah menjadi kewajiban yang membebani orang tua. Apalagi di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang,” pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya