Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fraksi PDIP DPRD Jatim Sebut PAD dari BUMD Masih Minim

M
Penulis: Mus Purmadani❯
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi.

Advertisement

RADAR SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mulai menyoroti serius kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Provinsi Jatim didorong tidak lagi menilai BUMD hanya dari keberadaan perusahaan atau sekadar mencatat laba, tetapi harus mengukur seberapa besar modal dan aset daerah mampu menghasilkan keuntungan serta kembali ke kas daerah.

Advertisement

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim, Fuad Benardi, menilai evaluasi BUMD harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya perusahaan induk, tetapi juga anak usaha, perusahaan patungan, entitas afiliasi hingga struktur holding harus dibedah.

Sorotan itu semakin kuat jika melihat kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim pada 2026. Dari sekitar Rp 488,61 miliar kontribusi BUMD, sekitar Rp 420 miliar atau 86 persen berasal dari Bank Jatim.

Advertisement

Dengan demikian, kontribusi BUMD lainnya secara bersama-sama hanya sekitar 14 persen. Menurut Fuad, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi Pemprov Jatim dan DPRD. Sebab, semakin besar modal dan aset milik daerah yang dipercayakan kepada BUMD, semakin besar pula tuntutan agar aset tersebut produktif dan menghasilkan manfaat nyata.

“Jangan sampai struktur BUMD semakin besar, tetapi kontribusinya terhadap PAD tidak sebanding dengan modal daerah yang telah ditanamkan,” tegas Fuad, Minggu (13/9). 

Putra sulung mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini mengatakan ukuran keberhasilan BUMD tidak cukup hanya dengan pertanyaan sederhana yakni perusahaan untung atau rugi.

Pemerintah daerah, kata fuad, harus melihat tingkat kesehatan perusahaan, efisiensi pengelolaan aset, besaran keuntungan, kontribusi dividen dan manfaat ekonomi yang kembali kepada daerah.

Salah satu indikator yang dinilai penting adalah Return on Equity (ROE). Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang mampu dihasilkan dibandingkan modal atau ekuitas perusahaan.

Sebagai gambaran, BUMD dengan ekuitas Rp100 miliar dan ROE 5 persen berarti menghasilkan laba sekitar Rp 5 miliar per tahun. Jika ROE mencapai 10 persen, laba sekitar Rp 10 miliar. Sementara ROE 15 persen berarti laba sekitar Rp 15 miliar.

Advertisement
Editor : Vega Dwi Arista
Sumber : radar surabaya

Artikel Terkait

Banyak Gunung Erupsi, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Memetakan Prioritas Bencana

Banyak Gunung Erupsi, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Memetakan Prioritas Bencana

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skenario penanganan multi-bencana menyusul meningkatnya aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Semeru

PDIP Minta Pemprov Jatim Realistis, Tambahan Rp 1,23 Triliun Harus Tepat Sasaran

PDIP Minta Pemprov Jatim Realistis, Tambahan Rp 1,23 Triliun Harus Tepat Sasaran

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar tidak terjebak mengejar serapan anggaran dalam pelaksanaan Perubahan APBD (P-APBD) 2026.

Dorong Pemerataan Ekonomi Daerah, BRI dan Pemprov Maluku Utara Perkuat UMKM dan Potensi Desa

Dorong Pemerataan Ekonomi Daerah, BRI dan Pemprov Maluku Utara Perkuat UMKM dan Potensi Desa

Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat, BRI berupaya memastikan semangat kemerdekaan tidak hanya hadir dalam bentuk perayaan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang dapa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer