RADAR SURABAYA - Ratusan sopir angkutan kota (angkot) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (22/7).
Mereka menuntut evaluasi kebijakan titik transit Bus Trans Jatim di kawasan Medaeng, Sidoarjo, yang dinilai menyebabkan pendapatan sopir angkot merosot hingga 80 persen.
Dalam aksi tersebut, para sopir meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengkaji ulang skema transit Bus Trans Jatim. Mereka menilai keberadaan Transit Medaeng seharusnya hanya melayani Koridor 2, bukan menjadi titik transit bagi koridor lainnya.
Baca Juga: Belasan Orang Diamankan usai Demo di Depan Grahadi, Ini Penjelasan Kapolrestabes Surabaya
Salah seorang perwakilan sopir angkot, Supriyadi, mengatakan sejak Transit Medaeng digunakan sebagai titik perpindahan penumpang beberapa koridor Bus Trans Jatim, jumlah penumpang angkot menurun drastis.
"Kami menuntut supaya Transit Medaeng dikhususkan untuk Koridor 2, bukan Koridor 1 maupun Koridor 4. Dengan kondisi sekarang, omzet kami turun sampai 80 persen," ujarnya.
deBaca Juga: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Gagas Program JUARA, Serap dan Kawal Aspirasi Warga
Menurut Supriyadi, penurunan pendapatan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan para sopir. Banyak di antara mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga karena penghasilan harian terus menurun.
"Setiap hari kami pulang ke rumah hanya membawa pertengkaran. Bertengkar dengan sesama sopir di jalan, bertengkar dengan anak istri di rumah karena setoran tidak cukup. Bahkan ada yang sampai berutang kepada rentenir," katanya.
Baca Juga: Musda DPD Demokrat Jatim, Emil Pastikan Tunggu Arahan DPP
Hal senada disampaikan Ketua DPD Serikat Sopir Indonesia (SSI) Jawa Timur, Siswoyo. Menurutnya, aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk perjuangan para sopir angkot yang merasa kehilangan sebagian besar penumpang sejak Transit Medaeng difungsikan sebagai titik transit Bus Trans Jatim.
"Khususnya angkot yang melintas di jalur terdampak. Sejak halte Trans Jatim di Medaeng menjadi titik transit, penumpang yang biasanya menggunakan angkot berkurang secara drastis," ujarnya.
Baca Juga: Emil Dardak: Demokrat Rumah Besar Pengabdian, Kader Diminta Konsisten Turun ke Masyarakat
Berdasarkan laporan para sopir, lanjut Siswoyo, pendapatan mereka turun sekitar 70 hingga 80 persen sejak kebijakan tersebut diberlakukan.
"Penurunannya sangat besar, bisa mencapai 70 sampai 80 persen," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, sebelumnya telah ada kesepakatan agar Bus Trans Jatim Koridor 1 dan Koridor 5 tidak menaikkan maupun menurunkan penumpang di kawasan Transit Medaeng. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut.
Akibatnya, jumlah penumpang angkot terus berkurang. Kondisi itu mendorong para sopir mendatangi Kantor Dishub Jatim untuk meminta evaluasi terhadap kebijakan transit.
Para sopir berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang adil. Mereka menegaskan tidak menolak keberadaan Bus Trans Jatim sebagai transportasi publik, namun meminta agar kebijakan yang diterapkan tidak mematikan mata pencaharian angkutan kota yang telah lebih dulu melayani masyarakat.
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan sopir melakukan audiensi dengan jajaran Dishub Jatim. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu belum menghasilkan keputusan terkait tuntutan mereka.
Siswoyo mengatakan, pembahasan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/7).
"Hari ini belum ada keputusan. Pertemuan akan dilanjutkan Rabu depan, 29 Juli. Kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam operasional Trans Jatim hadir, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar bisa diterapkan," tandasnya.
Ia berharap pada pertemuan lanjutan nanti tidak hanya melibatkan Dishub Jatim dan perwakilan sopir angkot, tetapi juga pengelola maupun pihak yang berwenang terhadap operasional Bus Trans Jatim agar keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya