RADAR SURABAYA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur berupaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 4.400 pekerja yang terancam terdampak perlambatan industri dan tekanan ekonomi. Berbagai langkah dilakukan agar ribuan pekerja tersebut tetap dapat mempertahankan pekerjaannya.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim, Sugeng Lestari, mengatakan angka 4.400 pekerja tersebut masih berstatus potensi PHK atau pra-PHK. Karena itu, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan berbagai upaya penyelamatan melalui komunikasi dengan perusahaan maupun serikat pekerja.
Baca Juga: Ribuan Buruh di Jawa Timur Terancam PHK Massal, Begini Usulan Wakil Rakyat
"Yang perlu dipahami, angka ribuan itu masih potensi. Kami terus melakukan berbagai langkah agar PHK tidak benar-benar terjadi," kata Sugeng, Minggu (5/7).
Menurutnya, kondisi hubungan industrial di Jawa Timur hingga kini masih relatif kondusif. Berdasarkan laporan dari 38 kabupaten/kota, jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang 2025 tercatat sebanyak 5.324 orang. Sementara hingga pertengahan 2026, jumlah pekerja yang benar-benar terkena PHK baru mencapai 357 orang.
PBaca Juga: Cegah Gelombang PHK, Pemerintah Optimalkan Magang Nasional 2026 dan Siapkan Relaksasi Kebijakan
Sugeng menjelaskan, potensi PHK terbesar tahun ini berasal dari PT Pakerin yang mencapai sekitar 2.500 pekerja. Disusul PT Sumber Graha Sejahtera di Jombang dengan sekitar 1.300 pekerja. Sementara PT Jatim Autocomp Indonesia (JAI) dan PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) masing-masing memiliki potensi sekitar 300 pekerja terdampak.
Baca Juga: Masih Batas Aman, Pemprov Jatim Jamin Tak Ada PHK PPPK
Ia mengungkapkan, sejumlah perusahaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari melemahnya permintaan ekspor, ketidakpastian geopolitik global, kenaikan harga bahan baku, meningkatnya biaya produksi, hingga persaingan industri yang semakin ketat.
Selain itu, beberapa perusahaan juga melakukan restrukturisasi usaha, otomatisasi proses produksi, serta relokasi investasi ke negara lain yang berdampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.
Baca Juga: ASN PPPK di Jatim Terancam PHK Massal, Ini Penyebabnya
Meski demikian, Disnakertrans Jatim terus mendorong perusahaan agar tidak menjadikan PHK sebagai langkah pertama dalam melakukan efisiensi.
"Kami memahami perusahaan harus tetap bertahan. Namun, kami mendorong agar efisiensi dilakukan pada sektor lain terlebih dahulu, bukan langsung mengurangi tenaga kerja karena dampaknya sangat besar bagi pekerja dan keluarganya," ujarnya.
Menurut Sugeng, sektor yang paling rentan terdampak saat ini meliputi industri kayu dan furnitur, tekstil, alas kaki, komponen otomotif, serta industri pulp dan kertas.
Sebagai langkah antisipasi, Disnakertrans Jatim terus memantau perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Pemerintah juga memperkuat komunikasi dengan manajemen perusahaan dan serikat pekerja, mengoptimalkan dialog bipartit serta mediasi, hingga mengaktifkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit untuk mencari solusi terbaik.
Apabila PHK tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan, mulai dari pembayaran pesangon, kompensasi, hingga manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, pekerja terdampak juga akan difasilitasi mendapatkan pekerjaan baru maupun mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
"Prinsip kami adalah mencegah PHK semaksimal mungkin. Kalaupun tidak bisa dihindari, kami memastikan pekerja tetap memperoleh perlindungan dan memiliki kesempatan untuk kembali bekerja," pungkas Sugeng. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista