Sidak Pasar, Khofifah Minta Pasokan Beras SPHP dan MinyaKita di Jatim Diperkuat

CEGAH INFLASI: Gubernur Jatim Khofifah melihat langsung ketersediaan beras SPHP dan MinyaKita di Pasar Klojen, Malang.(IST/RADAR SURABAYA)

RADAR SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan beras medium Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta harga MinyaKita saat melakukan inspeksi langsung ke Pasar Klojen, Kota Malang, Jumat (29/5).

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah meminta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Perum Bulog agar distribusi kedua komoditas strategis tersebut semakin merata dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Khofifah meninjau sejumlah lapak pedagang sembako, sayuran, daging ayam, hingga daging sapi. Ia juga berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli untuk mengetahui kondisi harga serta ketersediaan bahan pokok yang beredar di pasaran.

Menurut Khofifah, pemantauan langsung di pasar tradisional menjadi langkah penting untuk memastikan stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

“Monitoring langsung seperti ini penting sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Khofifah menemukan bahwa pasokan beras medium SPHP dan MinyaKita masih memerlukan perhatian khusus agar distribusinya lebih optimal. Karena itu, ia meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Pemerintah Kota Malang, dan Perum Bulog.

Menurutnya, meskipun mayoritas masyarakat perkotaan seperti Kota Malang saat ini cenderung mengonsumsi beras premium, keberadaan beras medium SPHP tetap harus tersedia sebagai alternatif pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

“Bahwa sebagian besar masyarakat Kota Malang standarnya sudah beras premium, tapi beras medium harus kita siapkan. Karena kita punya stok beras medium SPHP di Jatim ini jumlahnya cukup tinggi,” kata Khofifah.

Ia menegaskan bahwa program distribusi beras SPHP dan MinyaKita merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, distribusinya harus mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Semua lini masyarakat harus bisa tersapa melalui distribusi sembako yang disiapkan, baik untuk beras medium SPHP maupun MinyaKita,” tegasnya.

Selain soal ketersediaan, Khofifah juga menyoroti harga MinyaKita yang ditemukan masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah toko sembako di sekitar pasar. Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Temuan ini menjadi perhatian serius agar keterjangkauan harga bagi masyarakat dapat segera dikembalikan ke tingkat yang wajar dan terkontrol. Tadi saya cek, selisihnya cukup tinggi dari harga eceran tertinggi untuk MinyaKita dengan yang dijual di beberapa toko sembako di sini,” ungkapnya.

Khofifah meminta seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap rantai distribusi MinyaKita guna memastikan harga yang diterima konsumen sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Selain fokus pada beras SPHP dan MinyaKita, Gubernur Khofifah juga memantau perkembangan harga sejumlah komoditas pangan lain yang berpotensi memicu inflasi. Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Klojen, harga bawang merah mengalami kenaikan cukup signifikan dari kisaran Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu per kilogram menjadi Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit tercatat berada pada kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu per kilogram. Meski demikian, di sejumlah pasar lain di wilayah Malang masih ditemukan harga sekitar Rp 80 ribu per kilogram.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga yang lebih tinggi, Khofifah menekankan pentingnya penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan.

“Di sinilah peran pentingnya koordinasi antar daerah. Harga apa yang menjadi penyebab kemungkinan potensi inflasi itu terjadi, nah itu yang bisa dilakukan langkah-langkah mitigatif dan antisipatif bersama sejak dini,” jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah komoditas lain terpantau relatif stabil. Harga telur ayam masih berada pada level normal bahkan cenderung mengalami penurunan. Begitu pula harga daging sapi yang tidak mengalami lonjakan signifikan menjelang Hari Raya Iduladha 2026.

Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga dan kelancaran distribusi bahan pokok. Menurutnya, meskipun terdapat perbedaan kualitas produk yang berpengaruh terhadap harga jual, stabilitas harga secara umum harus tetap menjadi prioritas agar inflasi tetap terkendali.

“Bagaimana agar daya beli masyarakat bisa terjaga, keterjangkauan masyarakat terhadap sembako itu juga bisa kita siapkan dengan relatif terkontrol,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memberikan apresiasi terhadap pengelolaan Pasar Klojen yang dinilai berhasil mengintegrasikan pasar basah dengan sentra kuliner tradisional secara tertata, bersih, dan produktif. Kondisi tersebut menjadikan Pasar Klojen tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi destinasi wisata kuliner yang menarik bagi pengunjung dari berbagai daerah.

Menurutnya, konsep pengelolaan Pasar Klojen dapat menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di Jawa Timur dalam mengembangkan pasar rakyat yang modern, nyaman, dan berdaya saing.

“Ini menurut saya bisa menjadi referensi di tengah proses inovasi-inovasi dari bupati dan wali kota yang lain. Saya rasa ini luar biasa,” pungkasnya. (mus/gun)

Editor : Guntur Irianto

Berita Terkait