RADAR SURABAYA – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (Jatim), Shodiqin, resmi dikukuhkan dan langsung menegaskan komitmennya untuk memperkuat program kependudukan, keluarga berencana (KB), hingga percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.
Usai pengukuhan, Shodiqin menyampaikan rasa syukur sekaligus kesiapan menjalankan amanah yang diberikan Pemerintah Provinsi Jatim bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
“Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kami dikukuhkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Tadi juga hadir dari pemerintah pusat, dari Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, dan Biro SDM,” ujar Shodiqin usai pengukuhan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5).
Baca Juga: Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Beri Rasa Aman Warga Surabaya
Dalam arahannya, Gubernur Jatim menekankan bahwa program keluarga berencana bukan sekadar membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan anak.
Menurut Shodiqin, pengaturan jarak kelahiran memiliki dampak besar terhadap penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang di sejumlah daerah masih tergolong tinggi.
Baca Juga: Kerusakan Saraf Bisa Ganggu Penglihatan Anjing dan Kucing
“KB itu bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran. Dengan mengatur jarak kelahiran, maka angka kematian ibu dan angka kematian bayi bisa dicegah dan diturunkan,” katanya.
Ia menegaskan persoalan kependudukan tidak dapat ditangani sendiri oleh BKKBN. Karena itu, pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga organisasi masyarakat.
Sebagai langkah awal setelah pengukuhan, Shodiqin mengaku akan melakukan roadshow dan koordinasi dengan berbagai dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami bersama tim dari Kemendagri dan BKKBN Jawa Timur akan melakukan roadshow kepada dinas-dinas terkait, baik vertikal maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurutnya, BKKBN kini tidak hanya mengurusi program KB semata, tetapi juga persoalan kependudukan, kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan keluarga. “BKKBN harus menggandeng semua mitra karena bukan hanya mengurusi masalah KB, tetapi juga masalah kependudukan dan sebagainya,” tambahnya.
Baca Juga: Hari Ini Tercatat 21 Kali Erupsi, Warga Diminta Waspada Hujan Abu dan Banjir Lahar Gunung Semeru
Shodiqin juga menyoroti capaian Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur yang saat ini berada di angka 1,9. Angka tersebut dinilai cukup baik karena berada di bawah target nasional sebesar 2,1.
Meski demikian, ia menegaskan tantangan ke depan adalah menjaga agar angka tersebut tetap stabil dan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan signifikan. “Jawa Timur itu sudah bagus, TFR-nya 1,9. Nasional harapannya 2,1. Kami harus mempertahankan kondisi ini supaya tidak turun lagi dan juga tidak naik,” jelasnya.
Baca Juga: Ini Alasan Pelarangan Drone Tanpa Izin di Tahura Raden Soerjo
Selain itu, Jatim juga mencatat capaian positif dalam penanganan stunting. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Jatim berada di angka 14,7 persen dan menjadi yang terendah kedua secara nasional setelah Bali.
Capaian tersebut, kata Shodiqin, harus dipertahankan bahkan terus diturunkan melalui kerja sama lintas sektor yang lebih kuat. “Ini menjadi PR kami sebagai Kepala Perwakilan, bagaimana stunting di Jawa Timur bisa tetap rendah dan terus menurun, jangan sampai naik lagi,” katanya.
Baca Juga: Jip Wisata Bromo Kecelakaan Jumat Pagi, Wisatawan dan Sopir Tewas
Ia optimistis Jatim mampu menjadi salah satu provinsi penyangga utama program pembangunan nasional karena memiliki capaian yang relatif baik di sektor kependudukan dan pembangunan keluarga.
Karena itu, ia berharap dukungan penuh dari seluruh kepala daerah di Jatim agar target-target nasional dapat tercapai.
Baca Juga: Doa Kiai Zainuddin MZ di Dupak Surabaya Tahun 1990-an Sangat Mustajab, Hujan Deras pun Mereda
“Kami berharap dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, supaya target-target yang telah ditentukan bisa berhasil di Jawa Timur,” tegasnya.
Terkait tingginya angka pernikahan dini di Jatim, Shodiqin mengakui persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak.
Menurutnya, berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga, angka pendewasaan usia perkawinan dan usia kawin pertama di sejumlah daerah masih tergolong tinggi.
Baca Juga: Ini Alasan Pelarangan Drone Tanpa Izin di Tahura Raden Soerjo
Ia menyebut faktor budaya dan kebiasaan masyarakat di beberapa wilayah menjadi salah satu penyebab masih maraknya pernikahan dini. “Memang di daerah-daerah tertentu, kultur dan budaya itu masih ada sehingga berpengaruh terhadap pernikahan dini,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN Jatim akan menggandeng Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pondok pesantren guna memberikan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan.
“Di Jawa Timur banyak sekali pondok pesantren. Itu harus kita gandeng bersama agar pernikahan dini bisa berkurang,” pungkasnya.
Baca Juga: Jambret Beraksi di Pakis Tirtosari Surabaya, Kalung Emas Seharga Rp 7 Juta Raib
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Elestianto Dardak, mengatakan penanganan stunting merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, kader PKK, Posyandu, hingga BKKBN.
Menurut Arumi, keberhasilan Jawa Timur menurunkan angka stunting dari kisaran 23 persen pada 2019 menjadi 14,7 persen saat ini merupakan pencapaian besar yang tidak diraih dengan mudah.
“Kalau stunting sebetulnya ini kerja sama semuanya. Dari kader-kader Tim Penggerak PKK dan Posyandu, kemudian BKKBN juga peranannya luar biasa dengan penyuluh-penyuluh KB-nya,” kata Arumi.
Ia menjelaskan berbagai intervensi telah dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga bantuan penambahan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Viral! Kasus Penipuan Umrah Hanania Travel, Korban Mencapai Ribuan, Kerugian Tembus Rp 60 Miliar
“Dari mulai intervensi berupa sosialisasi sampai intervensi penambahan gizi, ini luar biasa efeknya. Tahun 2019 kalau tidak salah masih di angka 23-an, sekarang di 14,7. Ini pencapaian yang luar biasa besar karena penduduk kita besar,” ujarnya.
Selain isu stunting, Arumi juga menyinggung perhatian Pemprov Jatim terhadap perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, termasuk janda usia muda atau perempuan usia sekolah yang menghadapi persoalan ekonomi keluarga.
Baca Juga: Joki Curanmor Dihajar Massa di Darmo Indah Timur Surabaya, Satu Temannya Kabur Masuk Gorong-Gorong
Menurutnya, Pemprov Jatim telah memiliki program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil.
“Jawa Timur ini memang dari dulu sudah punya program khusus untuk perempuan tulang punggung keluarga. Dari PKK kami support keterampilan-keterampilan sederhana dan bantuan kecil untuk UP2K,” jelasnya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Pakai Pakansari di Fase Grup Piala ASEAN 2026, SUGBK untuk Semifinal dan Final
Program UP2K tersebut antara lain berupa bantuan usaha warung kecil, rumah makan rumahan, hingga pelatihan menjahit dan keterampilan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto