RADAR SURABAYA – Kebijakan work from home (WFH) pada hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam aspek efisiensi energi dan efektivitas kerja.
Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk menghindari pemborosan yang kerap terjadi pada pola libur akhir pekan panjang.
Menurut Emil, jika libur ditetapkan pada hari Jumat, maka pola kerja akan cenderung menyerupai long weekend yang justru berpotensi memindahkan konsumsi energi dari kantor ke rumah tanpa benar-benar menghemat secara keseluruhan.
Baca Juga: RKPD Jatim 2027, Ketua DPRD Minta Pembangunan Jangan Hanya Bersifat Administratif
“Kalau hari Jumat itu tidak ada bedanya dengan long weekend. Artinya, penggunaan BBM itu hanya berpindah dari kantor ke rumah, sehingga kurang efisien,” ujarnya, Rabu (15/4).
Ia menjelaskan, melalui kebijakan libur Rabu, aktivitas kerja tetap dapat berjalan optimal hingga akhir pekan. ASN memiliki jeda di tengah pekan untuk beristirahat, namun produktivitas kembali ditingkatkan pada Kamis dan Jumat.
Baca Juga: Ukuran Menyusut, Upaya Perajin Tempe di Jatim Tekan Biaya Produksi
“Dengan hari Rabu, kita punya jeda untuk istirahat, tapi sampai Jumat kita jalan lagi. Ini lebih efektif dalam menjaga ritme kerja,” jelasnya.
Lebih dari itu, Emil menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya soal pengaturan hari libur, melainkan bagian dari upaya sistematis dalam mengendalikan penggunaan energi sehari-hari di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Dua Tahun Beroperasi, Penjual Beras SPHP Palsu di Probolinggo Dibongkar Polda Jatim
“Yang paling penting adalah kami mengontrol penggunaan energi keseharian, termasuk transportasi dan aktivitas kantor,” tegasnya.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut, Pemprov Jatim juga mengimbau ASN untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas serta beralih ke moda transportasi yang lebih hemat energi, seperti transportasi umum, kendaraan listrik, maupun sepeda.
Baca Juga: 8 Rekomendasi Camilan Sehat Tengah Malam
Selain itu, mobilitas dalam kegiatan kedinasan juga ditekan agar lebih efektif. Emil mencontohkan, dalam berbagai agenda, jumlah personel yang ditugaskan kini dibatasi seminimal mungkin.
“Kita kurangi rombongan ketika ada acara. Betul-betul kita buat efektif, cukup satu atau dua orang yang mewakili,” katanya.
Baca Juga: Bongkar Penjualan Komodo di Surabaya! 17 Anakan Sudah Terjual ke Thailand, Satu Ekor Rp 500 Juta
Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu menekan aktivitas fisik di kantor secara signifikan. Pada hari libur Rabu, sebagian besar kegiatan dialihkan melalui rapat daring, sehingga konsumsi listrik dan kebutuhan operasional lainnya dapat ditekan.
“Kemarin itu terasa sekali, kantor sepi. Banyak kegiatan dilakukan melalui Zoom Meeting. Hanya kegiatan tertentu seperti peresmian yang tetap berjalan dengan penugasan terbatas,” ungkap Emil.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Evaluasi WFH, Dorong ASN Beralih ke Transportasi Umum
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dirancang bersama Gubernur sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan efisiensi, meski belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Meski demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Dalam kondisi tertentu seperti kunjungan kementerian atau agenda penting, ASN tetap ditugaskan untuk memastikan pelayanan berjalan optimal.
Baca Juga: Vandalisme Kian Meluas di Surabaya, Bangunan Cagar Budaya di Kota Lama Juga Dicoret-coret
“Kalau ada kegiatan penting, tetap kita tugaskan personel. Tapi secara umum kantor tutup dan energi kita tekan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto