RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menarik garis tegas. Sejak 13 April 2026, ponsel dan sejenisnya tidak bisa lagi bebas berkeliaran di ruang kelas.
Bukan dilarang total. Tapi diatur. Dibatasi. Dikendalikan.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa tahu betul: gadget itu seperti pisau. Bisa membantu. Bisa juga melukai. Tergantung siapa yang memegang — dan bagaimana menggunakannya.
Baca Juga: Sudah Dua Tahun Tak Ada Impor Gula Rafinasi di Jawa Timur, Ini Sebabnya
Selama ini anak-anak terpapar konten tak layak. Perundungan pindah dari halaman sekolah ke layar ponsel. Waktu belajar tersita. Pikiran kritis perlahan tumpul.
Maka aturan dibuat. “Pemanfaatan penggunaan gadget perlu diatur untuk menjamin proses pembelajaran berjalan aman, sehat, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik,” ujar Khofifah.
Di kelas, gadget hanya boleh hidup untuk belajar. Mencari referensi. Mengikuti kuis daring. Mengumpulkan tugas. Selebihnya—mati saja dulu.
Tapi murid tetap boleh membawa ponsel. Orang tua masih perlu jalur komunikasi. Ini bukan soal melarang. Ini soal menempatkan.
Baca Juga: Indonesia Masuki Masa Peralihan Musim, BMKG Ingatkan Potensi Kemarau Ekstrem 2026
“Pemanfaatan gadget dalam pembelajaran memiliki potensi untuk mendukung efektivitas dan inovasi pembelajaran,” tambah Khofifah.
Kebijakan ini bukan berdiri sendiri. Ada “payung besar” di atasnya. Keputusan bersama tujuh menteri. Ditambah aturan perlindungan anak di ruang digital. Artinya jelas: ini bukan eksperimen kecil. Ini arah baru.
Sebelum benar-benar dijalankan, sudah diuji coba. Awal April lalu. Salah satunya di sebuah sekolah di Turen, Malang. Hasilnya? Cukup memberi keyakinan untuk lanjut.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai memastikan: ini bukan sekadar instruksi di atas kertas. “Kami sudah uji coba di pekan pertama bulan ini. Tepat mulai Senin, 13 April 2026 kebijakan tersebut diterapkan,” katanya.
Namun satu hal disadari: sekolah tidak bisa sendirian. Di rumah, gadget tetap ada. Bahkan lebih bebas. Karena itu, peran orang tua menjadi kunci.
“Kebijakan ini didukung orang tua atau wali murid agar anak-anak tidak terpapar pengaruh gadget yang mengganggu tumbuh dan berkembang selama di lingkungan sekolah,” ujar Aries. (*)
Editor : Lambertus Hurek