RADAR SURABAYA – Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai sebagai langkah strategis dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
DPRD Jawa Timur menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi momentum penting dalam membangun budaya hemat energi di tengah masyarakat.
Baca Juga: Pansus LKPJ DPRD Jatim Evaluasi 60 OPD Pemprov Jatim selama April
Anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra, Satib, menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil peran utama dalam mendorong transisi energi, khususnya dari penggunaan BBM fosil menuju energi baru terbarukan.
Menurutnya, meskipun biaya awal pengembangan energi listrik dan tenaga surya relatif tinggi, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Selain mampu menekan emisi gas buang, langkah ini juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.
Baca Juga: Antisipasi Dampak Ketegangan AS–Iran, DPRD Jatim Minta Waspada Krisis Energi dan Perkuat UMKM
“Memang di awal mahal, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Penggunaan listrik bisa mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan kualitas udara,” ujarnya, Kamis (2/4).
Satib juga mendorong agar transportasi publik milik pemerintah, termasuk Trans Jatim, mulai beralih secara bertahap ke kendaraan berbasis listrik. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat.
Baca Juga: Urbanisasi Usai Lebaran, DPRD Jatim Ingatkan Warga Jangan Nekat ke Kota Tanpa Skill
“Pemerintah harus memulai, termasuk melalui moda transportasi darat yang dimiliki. Ketika ada penambahan armada, sebaiknya mulai diarahkan ke kendaraan listrik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap BBM impor membuat sektor energi sangat rentan terhadap gejolak global.
Baca Juga: Parkir Tunai Ganti Nontunai, DPRD Surabaya Minta Ada Sanksi bagi Pelanggar
Oleh karena itu, percepatan transisi menuju energi terbarukan menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Di sisi lain, Satib juga menyoroti masih belum optimalnya integrasi transportasi publik di Jawa Timur, khususnya antara layanan antarkoridor dengan sistem pengumpan (feeder) di tingkat kabupaten/kota.
Ia mencontohkan, pada sejumlah koridor yang sudah berjalan, termasuk di wilayah Surabaya, konektivitas antar moda masih belum sepenuhnya terintegrasi.
Hal ini terlihat dari belum sinkronnya jadwal antar layanan, sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin beralih ke transportasi umum.
“Integrasinya memang belum begitu masif, terutama dengan pemerintah kabupaten/kota. Di beberapa koridor sudah ada, tetapi koneksi waktunya belum nyambung seperti sistem transportasi yang dirancang sejak awal,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ini perlu segera dikoordinasikan secara intensif agar penggunaan transportasi publik semakin efektif dan diminati masyarakat. Dengan integrasi yang baik, diharapkan upaya pengurangan konsumsi BBM melalui peralihan ke angkutan umum dapat berjalan lebih optimal. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista