RADAR SURABAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat kaderisasi serta meningkatkan pelayanan publik sebagai strategi utama menghadapi Pemilu 2029. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Jatim Bagus Prasetia Lelana, Kamis (12/3).
Bagus mengatakan, sebagai struktur wilayah, DPW PKS memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan dan amanah yang telah diputuskan di tingkat pusat. Karena itu, seluruh program yang dijalankan di daerah merupakan turunan dari hasil musyawarah nasional (Munas) partai.
“Di PKS, wilayah sifatnya pelaksana. Kita menjalankan amanah dan program yang telah diputuskan di tingkat pusat, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan di daerah,” ujarnya.
Menurut Bagus, salah satu program prioritas PKS saat ini adalah K2P2 atau Kaderisasi dan Pelayanan Publik. Program ini menjadi fokus utama kepengurusan PKS pada era kepemimpinan terbaru partai dan akan dijalankan secara bertahap dengan target berbeda setiap tahunnya.
Ia menjelaskan, setelah kepengurusan DPW PKS Jawa Timur dilantik pada Agustus 2025, pihaknya langsung memprioritaskan sosialisasi program kepada seluruh struktur partai di daerah.
“Tahun 2025 kemarin fokus kita memang sosialisasi program ke seluruh daerah di Jawa Timur. Ini tidak mudah karena Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, terbesar di Indonesia,” jelasnya.
Dalam proses tersebut, pengurus DPW berkomitmen mendatangi seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan program pusat dapat dipahami dan dijalankan secara seragam.
Awalnya, sosialisasi tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir 2025. Namun karena sejumlah agenda partai di tingkat pusat yang harus diikuti, proses konsolidasi baru selesai pada Januari 2026.
“Alhamdulillah sekarang seluruh DPD sudah kita datangi dan kita sudah mempresentasikan target pusat, target wilayah, hingga target masing-masing kabupaten/kota,” kata Bagus.
Selain konsolidasi internal, PKS Jawa Timur juga mulai mempersiapkan strategi pemenangan untuk Pemilu 2029. Partai menargetkan mampu meraih 10 persen suara di Jawa Timur. Target tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan jumlah kursi legislatif PKS di berbagai tingkatan.
“Kalau kita bisa mencapai 10 persen suara, harapannya kursi DPR RI dari Jawa Timur bisa bertambah sekitar delapan kursi. Untuk DPRD Provinsi targetnya sekitar 12 kursi,” ujarnya.
Saat ini, kekuatan PKS di Jawa Timur masih terbatas. Untuk DPR RI, PKS memiliki lima kursi dari daerah pemilihan di Jawa Timur. Sementara di DPRD Provinsi juga terdapat lima kursi, dan di DPRD kabupaten/kota total sekitar 104 kursi.
Dengan jumlah daerah pemilihan yang mencapai sekitar 212 dapil di tingkat kabupaten/kota, PKS menargetkan dapat meraih sekitar 180 kursi DPRD di masa mendatang. Bagus menegaskan, target tersebut tidak akan dicapai secara instan. Partai telah menyusun peta jalan dan evaluasi tahunan untuk memastikan strategi pemenangan berjalan efektif hingga 2029.
“Kita sudah rumuskan langkah-langkahnya, termasuk evaluasi setiap tahun. Dengan begitu kita bisa melihat progres kita sudah sampai di mana dan apa yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Di sisi lain, PKS Jawa Timur juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Bagus mengatakan, sebagai partai pengusung pada pemilihan sebelumnya, PKS akan mengawal program pemerintahan hingga masa jabatan berakhir.
“Sebagai partai pengusung tentu kita mendukung program pemerintah provinsi sampai selesai. Tetapi dukungan itu tetap disertai dengan kritik dan masukan yang konstruktif,” pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista