RADAR SURABAYA - Layanan Bus Trans Jatim Luxury tidak ditujukan untuk mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Konsep luxury lebih diarahkan pada upaya menghadirkan transportasi publik yang nyaman, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat.
“Trans Jatim Luxury itu konteksnya tidak ke PAD, tapi murni bagaimana menghadirkan transportasi yang nyaman, aman, tepat waktu. Tentu tujuannya mengurangi emisi dan kemacetan,” ujar Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim di Surabaya, Selasa (20/1).
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, semangat utama lahirnya transportasi publik adalah pelayanan. Ketika pendapatan per kapita masyarakat sudah membaik, pemerintah daerah secara bertahap bisa mengurangi subsidi agar beban APBD tidak terlalu besar.
Namun, selama pendapatan masyarakat masih berada di bawah kategori menengah, transportasi publik justru wajib disbusidi pemerintah. “Kalau masyarakat pendapatannya masih di bawah menengah, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghadirkan transportasi publik di mana saja. Apalagi Jawa Timur ini termasuk kategori fiskal tertinggi,” tegasnya.
Abdul Halim menilai, bukan persoalan jika tarif Trans Jatim Luxury dinaikkan selama didasarkan pada perhitungan yang matang. Salah satunya melihat load factor penumpang yang sudah sangat tinggi, bahkan mencapai di atas 150 persen.
Selain itu, penentuan tarif juga mempertimbangkan potensi dan kebutuhan calon penumpang berdasarkan riset operator. “Dengan perhitungan itu, ketika subsidi dicabut pun operator masih bisa beroperasi, survive, dan tetap untung dari hasil tiket,” katanya.
Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar pengembangan Trans Jatim pada tahun 2026. Pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat ke Pemprov Jatim hingga Rp 2,1 triliun berdampak langsung pada kemampuan APBD.
“Posisi anggaran kita sebenarnya sudah tidak mencukupi. Untuk 2026 hanya tersedia sekitar Rp 160 miliar, padahal kebutuhan idealnya mencapai Rp 260 miliar,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Jatim belum bisa menambah koridor baru Trans Jatim. Alih-alih menghentikan operasional, pemerintah memilih memperpanjang interval waktu kedatangan armada di sejumlah koridor.
“Bukan menghentikan operasi, tapi interval antreannya yang diperpanjang,” jelas Abdul Halim.
Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paraansa. Hasilnya, dilakukan konsolidasi anggaran dengan menggeser dana dari unit pelaksana daerah (UPD) yang dianggap kurang prioritas untuk menopang operasional Trans Jatim.
“Sehingga, kebutuhan Rp 160 miliar untuk delapan koridor bisa terpenuhi. Namun, pengembangan koridor baru belum bisa dilakukan di APBD murni 2026,” katanya.
Saat ini, Trans Jatim melayani tujuh koridor kawasan aglomerasi dan satu koridor di Malang Raya. Rencana penambahan tiga koridor di Malang pun akhirnya hanya terealisasi satu.
Saat ini Trans Jatim Luxury memasang tarif mulai Rp 15.000 sampai Rp 30.000 tergantung jarak. Sementara Trans Jatim reguler tetap Rp 5.000.
Kepala Dishub Jatim Nyono mengatakan, meski tarifnya lebih mahal, layanan luxury masih kompetitif karena menyasar penumpang kelas menengah yang mengutamakan kenyamanan saat menggunakan transportasi publik. “Karena jaminannya, untuk luxury jelas kenyamanan,” ujarnya. (mus)
Editor : Lambertus Hurek