RADAR SURABAYA – Menindaklanjuti deklarasi swasembada pangan nasional yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 7 Januari lalu, Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur (Jatim) langsung tancap gas memperkuat peran sebagai penyerap hasil panen (offtaker) di tingkat petani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga gabah tetap stabil dan menguntungkan petani, khususnya saat memasuki musim panen raya.
Pemimpin Perum Bulog Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho, menegaskan bahwa Bulog siap menjalankan penugasan pemerintah sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Untuk Gabah Kering Panen (GKP) di pinggir sawah, BULOG menetapkan harga Rp 6.500 per kilogram untuk semua kualitas (any quality). Sementara untuk beras kualitas medium, Bulog menyerap dengan harga Rp 12.000 per kilogram sesuai HPP.
“Kami ingin petani merasa tenang saat panen tiba. Sesuai arahan pusat pasca-pengumuman swasembada pangan 7 Januari lalu, Bulog Jatim hadir sebagai penyangga. Kami pastikan harga tidak jatuh di bawah HPP saat suplai sedang melimpah,” ujar Langgeng, Rabu (14/1).
Untuk mengoptimalkan penyerapan, Bulog Jatim menerapkan strategi jemput bola melalui pembentukan Tim Jemput Gabah (TJG). Tim ini tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna menyisir langsung lokasi-lokasi panen di berbagai daerah sentra produksi padi.
Sejumlah langkah strategis dijalankan Bulog Jatim sepanjang 2026. Pertama, intervensi tepat waktu, yakni penyerapan gabah berbasis kalender tanam dan data produksi agar dilakukan tepat pada puncak panen. Kedua, penguatan kemitraan dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta mitra penggilingan lokal untuk mencegah penumpukan gabah di pasar bebas yang berpotensi menekan harga. Ketiga, mekanisme buffer stock, di mana Bulog berperan sebagai penyeimbang pasar dengan menahan kelebihan suplai agar harga tidak turun di bawah HPP.
Upaya tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Harga pembelian GKP Rp 6.500 per kilogram berkontribusi langsung terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor padi. Tercatat, NTP padi Jawa Timur pada Desember 2025 mencapai 118,96, melonjak signifikan dibandingkan Desember 2024 yang berada di angka 111,96. Selain itu, realisasi penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) oleh Bulog Kanwil Jatim sepanjang 2025 tercatat sebesar 858.195 ton, atau setara 688.537 ton beras.
“Tujuan akhirnya adalah kedaulatan pangan. Jika NTP naik, petani makin semangat menanam. Dengan begitu, target swasembada pangan yang dipatok Bapak Presiden Prabowo bukan sekadar angka, tapi nyata dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok sawah di Jawa Timur,” jelas Langgeng.
Tak hanya fokus pada penyerapan, Bulog Jatim juga memperkuat sisi pascapanen dengan dukungan infrastruktur modern. Saat ini, BULOG mengoperasikan empat unit Sentra Penggilingan Padi (SPP) atau Modern Rice Milling Plant (MRMP) yang tersebar di Bojonegoro, Magetan, Jember, dan Banyuwangi. Fasilitas tersebut dilengkapi spesifikasi teknis mumpuni, antara lain kapasitas silo 6000 ton per lokasi, mesin pengering (dryer) dengan kapasitas 120 ton per hari, serta Rice Milling Unit (RMU) berkecepatan produksi 6 ton per jam.
“MRMP ini adalah kunci efisiensi kami. Secara teknis, rendemen beras meningkat, kualitas lebih seragam, dan tingkat butir patah jauh lebih rendah,” ungkap Langgeng.
Penggunaan teknologi dryer dan color sorter pada MRMP memastikan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) memiliki mutu tinggi dan terjaga untuk distribusi jangka panjang. Keberadaan fasilitas ini menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan swasembada pangan 2026.
“Jadi, kita bukan hanya mengejar kuantitas beras yang cukup, tapi juga beras yang berkualitas dan diproses secara efisien. Dengan dukungan kemitraan Gapoktan dan teknologi modern, kami optimistis swasembada pangan 2026 bukan sekadar slogan, tetapi benar-benar hadir di meja makan rakyat,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto