RADAR SURABAYA – Jawa Timur masih menjadi penyumbang terbesar produksi garam nasional. Berdasarkan data tahun 2024, provinsi ini menyumbang 859 ribu ton atau 42 persen dari total produksi nasional yang mencapai 2,04 juta ton.
Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,5 juta ton per tahun. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Komisi B DPRD Jawa Timur, Ibnu Alfandy Yusuf, yang menyoroti berbagai persoalan klasik yang masih dihadapi petambak garam rakyat, terutama dari sisi kualitas.
“Banyak industri belum bisa menggunakan garam lokal karena kadar natrium klorida (NaCl) masih di bawah 94 persen dan kadar air antara 4–5 persen, sementara standar industri mensyaratkan kadar NaCl minimal 95–98 persen dengan kadar air maksimal 0,5 persen,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ni, Jumat (7/11).
Ibnu menyebut, di Jawa Timur saat ini terdapat 6.613 petambak garam dan 729 kelompok Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Permasalahan yang mereka hadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana produksi, rendahnya kualitas dan mutu produk, minimnya teknologi pengolahan, hingga sulitnya akses pembiayaan.
Selain itu, dampak perubahan iklim, fluktuasi harga, serta konflik pemanfaatan lahan pesisir turut memperberat kondisi para petambak garam rakyat. “Mayoritas pembudi daya ikan dan petambak garam adalah masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan dalam modal, teknologi, dan akses pasar. Karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang memberikan pelindungan dan pemberdayaan,” tegasnya.
Sebagai upaya nyata, Komisi B DPRD Jawa Timur menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Raperda ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat sektor perikanan dan pergaraman sesuai kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Raperda ini penting sebagai payung hukum bagi Pemprov Jatim untuk memastikan kesejahteraan pembudi daya ikan dan petambak garam, serta menjaga keberlanjutan produksi yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya perlindungan komprehensif bagi petambak garam di Jatim. Menurutnya, meski Jawa Timur dikenal sebagai daerah penghasil garam terbesar di Indonesia, para petambak masih kerap menghadapi kendala akibat peredaran garam impor.
“Jadi memang betul, banyak sekali petambak garam di Jawa Timur. Di satu sisi kita masih jauh dari kebutuhan nasional, tapi di sisi lain petambak kita terpukul oleh peredaran garam dari luar negeri,” ujar Emil.
Emil menjelaskan, perlindungan terhadap petambak garam akan difokuskan pada tujuh aspek utama, yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), penguatan kelembagaan, mitigasi risiko, bantuan hukum, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan.
“Perlindungan ini tidak selalu harus berupa dana, tapi juga bisa melalui kebijakan dan afirmasi. Misalnya, pembiayaan kepada petambak garam atau kebijakan untuk mengutamakan garam lokal,” tambahnya.
Ia berharap, rumusan kebijakan perlindungan tersebut dapat segera difinalisasi oleh tim teknis agar dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Emil juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha garam dalam menjaga keberlanjutan industri garam lokal. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto