RADAR SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat literasi dan akses keuangan di desa. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menerima peserta Institutional Visit Program Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 2 Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/9). Menurut Khofifah, penguatan akses keuangan di desa bisa dilakukan melalui program Desa Devisa dan penguatan Koperasi Merah Putih.
“Kalau desa diberi akses pembiayaan yang aman dan sehat, maka ekonomi desa bisa tumbuh lebih kuat sekaligus melindungi warga dari pinjol ilegal,” ujarnya.
Saat ini Jawa Timur memiliki 293 Desa Devisa dengan produk unggulan kopi, kakao, hasil laut, furniture, teh, makanan-minuman, fashion, hingga rempah-rempah. Beberapa desa bahkan sudah dikenal sebagai pionir, seperti pengrajin tenun di Wedani Gresik, Bandar Kidul Kediri, dan Larangan Lamongan.
Selain itu, ada desa devisa rumput laut di Sidoarjo yang produknya sudah terhubung dengan industri kosmetik global. Inovasi ramah lingkungan juga muncul lewat desa devisa batik yang beralih ke pewarna alami.
“Program desa devisa bukan hanya soal ekspor, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan produk berdaya saing global,” kata Khofifah.
Jatim sendiri mencatat PDRB Rp 3.168,3 triliun pada 2024 dan Rp 849,3 triliun pada triwulan II 2025. UMKM memberi kontribusi 60,08 persen. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Selain desa devisa, ia juga menyoroti peran Koperasi Merah Putih yang menyalurkan kebutuhan pokok langsung dari produsen ke masyarakat. Menurutnya, koperasi ini bisa memutus rantai distribusi yang panjang agar harga lebih adil.
Baca Juga: Pastikan MBG Aman, Anggota Komisi E DPRD Jatim Meninjau SPPG Kecamatan Gayungan
Khofifah meminta OJK untuk mendampingi koperasi desa agar mendapat akses permodalan yang sehat. Ia juga menekankan pentingnya edukasi keuangan hingga ke desa, sekolah, dan pesantren.
“Pinjol ilegal adalah PR besar kita. Literasi keuangan harus sampai ke masyarakat agar mereka tahu cara membedakan lembaga legal dan ilegal,” katanya.
Khofifah optimistis, sinergi OJK dengan Pemprov melalui desa devisa, koperasi, dan literasi keuangan bisa menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. (mus)
Editor : Lambertus Hurek