RADAR SURABAYA - Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 830,678 miliar. Realisasi penggunaan anggaran hanya Rp 763,752 miliar atau 91,94 persen.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Harisandi Savari mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut hampir setiap tahun mengalami kelebihan anggaran.
"Perlu dicermati serta dievaluasi ke depan adalah SILPA agar bisa dialokasi untuk kegiatan lain yang lebih produktif untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Indikator kemantapan jalan tahun 2024 tidak mencapai target. Alasannya, mayoritas ruas jalan provinsi telah terlampaui umur," jelasnya, Minggu (1/6).
Berdasarkan Data dari Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, dari total jalan sepanjang 1.421,00 kilometer (Km), sudah ada 40 persen yang perlu diperbaiki. "Karena, sudah memasuki masa usia jalan yakni 10 tahun," katanya.
Politisi PKS ini menambahkan kerusakan jalan menjadi penyumbang indeks Ketimpangan Antar Wilayah tahun 2024.
Dampaknya, Indeks Konektivitas tahun 2024 juga tidak mencapai target. Dari target 0,848 hanya mampu di angka 0,841.
Sementara itu, lanjut Harisandi, Dinas PU Sumber Daya Air berdasarkan Data LKPJ 2024, menghabiskan anggaran sebsar Rp 86.379 miliar.
Anggaran tersebut hanya untuk program ketahanan sumber daya air di Jawa Timur.
"Akan tetapi melihat jumlah daerah yang secara rutin mengalami kekeringan tetap tidak berkurang secara signifikan," katanya.
Pada tahun 2024, menurutnya terdapat 905 desa di 27 kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kekeringan, akibat musim kemarau dan minimnya sumber daya air.
Empat kabupaten yang langganan mengalami bencana kekeringan, yaitu Jombang, Blitar, Lumajang dan Pacitan, bahkan menetapkan status tanggap darurat kekeringan.
Beberapa daerah lain dengan jumlah desa terdampak signifikan adalah Sampang sebanyak 102 desa, Pamekasan sebanyak 72 desa, Ponorogo sebanyak 3 desa, Trenggalek sebanyak 24 desa, Lamongan sebanyak 12 desa dan Kabupaten Malang sebanyak 20 desa. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari