Surabaya – Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) membuka peluang kolaborasi dengan sekolah swasta untuk mengatasi ketimpangan distribusi sekolah negeri, khususnya di wilayah yang belum memiliki SMA Negeri.
Kepala Disdik Jatim Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa secara keseluruhan jumlah SMA Negeri di provinsi ini sudah mencukupi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih ada kecamatan-kecamatan yang belum memiliki unit SMA Negeri.
“Kalau dari sisi jumlah, SMA Negeri di Jawa Timur ini sudah lebih dibandingkan SMK. Tetapi tetap ada kantong-kantong wilayah yang tidak memiliki SMA Negeri. Karena itu, kami dorong sekolah swasta ikut terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama saat PPDB,” ujar Aries, Selasa (15/4).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan yang meringankan beban orang tua siswa jika anaknya masuk sekolah swasta.
“Provinsi menyediakan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), sementara dari pusat ada dana BOS. Dua skema ini cukup untuk mendukung operasional sekolah swasta dan menjamin keterjangkauan biaya pendidikan,” tegasnya.
Aries menyebut, rencana konkret telah disiapkan dalam waktu dekat. Diestimasikan pada 21 April mendatang penandatanganan MoU dengan sejumlah sekolah swasta terkait pelaksanaan PPDB.
"Ini adalah bentuk afirmasi agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan, sesuai kemampuan ekonomi orang tua,” jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi sorotan DPRD Jatim terkait ketimpangan akses pendidikan akibat sistem zonasi. Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, menilai selama tujuh tahun implementasi zonasi, ketimpangan wilayah masih menjadi masalah pokok.
“Permasalahan utama sistem zonasi bukan pada konsepnya, tapi pada kenyataan tidak meratanya sebaran sekolah negeri, terutama di kawasan non-perkotaan,” kritik Aliyadi.
Menurutnya, perlu ada strategi jangka panjang dalam pemerataan pembangunan lembaga pendidikan agar tidak terjadi eksklusi akses, khususnya bagi siswa dari daerah pelosok.
Kebijakan sinergi antara sekolah negeri dan swasta ini diharapkan mampu menjadi solusi pragmatis dalam jangka pendek sembari menunggu pemerataan pembangunan sekolah negeri yang lebih berkelanjutan.
Editor : M Firman Syah