RADAR SURABAYA - Dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) tahun 2024 diketahui perangkaan belanja pegawai diproyeksi berkurang menjadi Rp 9,61 triliun.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur meminta komisi terkait untuk memvalidasi hal ini.
"Jadi ada dua faktor. Pertama, bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2024 dimana sampai akhir bulan Juni telah terserap 43 persen anggaran belanja pegawai, maka terdapat kemungkinan terjadinya sisa Belanja Pegawai setidaknya 1 triliun rupiah di akhir 2024," ujar Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Yordan Malino Batara Goa saat membacakan pendapat Banggar DPRD Jatim terhadap Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2024 pada rapat paripurna, Rabu (24/7).
Kedua, lanjut Yordan, terdapat peningkatan alokasi belanja pegawai 2024 mencapai 21 persen dibandingkan belanja pegawai tahun anggaran 2023.
"Maka sangat penting didapatkan rincian variabel-variabel perangkaannya," katanya.
Menurutnya, belanja daerah semula dianggarkan sebesar Rp 33,265 triliun berubah menjadi sebesar Rp 35,633 triliun.
"Hasil kajian Badan Anggaran DPRD Jawa Timur menunjukkan pentingnya prinsip kehatian-hatian dan suportif dalam perencanaan penambahan belanja daerah sebesar Rp 2,736 triliun," katanya.
Sementara itu, sebelumnya, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan Pemprov Jatim menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya dengan banyaknya pegawai yang diangkat, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini turut memberikan konsekuensi dimana anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan.
Namun Adhy menegaskan bahwa hal itu tak jadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim.
Bahkan Adhy menyebut pihaknya justru menambah besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)mereka.
“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50 persen dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa