RADAR SURABAYA – Pemerintah akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada November mendatang.
Untuk mempersiapkan pesta demokrasi nasional itu, sejumlah upaya pun dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait sejak jauh-jauh hari.
Tujuannya agar Pilkada serentak 2024 berlangsung sukses, karena persiapan yang matang akan membantu kelancaraan proses pelaksanannya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pun telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) dan Pilkada serentak tahun 2024 senilai Rp 1,08 triliun.
Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp 845 miliar, Bawaslu Jatim Rp 111,35 miliar, Polda Jatim Rp 110 miliar, dan Kodam V/Brawijaya Rp 20 miliar.
"Dana tersebut sudah dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp 600 miliar atau sudah sekitar 40 persen," ujar Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono saat menghadiri peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 di halaman Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa malam (4/6).
Lebih lanjut Adhy mengatakan, saat ini tengah diproses pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024.
Oleh sebab itu, ia mendorong kepada bupati/wali kota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah masing-masing.
"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar Pilkada berjalan lancar dan sukses," tuturnya.
Karena, menurut Adhy, keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator.
Yakni, Pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan terutama konflik kekerasan.
"Mari kita jaga semuanya, semua kondusif dan akhirnya kita mendapatkan kepala daerah yang betul-betul yang diinginkan masyarakat," harapnya.
Sementara itu Adhy juga mengapresiasi atas diselenggarakannya peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim tahun 2024 dengan nuansa yang berbeda dan lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, dengan tagline yang diusung Pilgub Jatim Seneng Bareng maka pihak penyelenggara dan masyarakat diharapkan bersama-sama menyambutnya dengan senang.
"Kita memulai tahapan Pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim ini dengan cara yang keren, yang berbeda. Artinya kita memulai bahwa pesta demokrasi itu betul-betul pestanya masyarakat, pestanya rakyat. Seneng bareng jadi taglinenya,” kata Adhy.
“Mudah-mudahan dengan diawali tahapan pertama yang membuat senang masyarakat, maka proses semuanya berjalan dengan baik, damai, aman dan tidak ada persoalan," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Adhy juga mengajak semua pihak ikut menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Jawa Timur.
Pilkada serentak ini termasuk Pilgub yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
"Mari semua pihak ikut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun ini di Jawa Timur, ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, juga Walikota dan Wakil Walikota, karena suksesnya Pilkada kita, mencerminkan kualitas demokrasi di Jawa Timur," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Adhy, semua pihak harus ikut berperan dan menaati aturan yang berlaku mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai dengan saksi.
Ia meminta agar semua proses yang ada dilakukan dengan jujur, adil dan netral.
Adhy juga meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih harus dijaga, tidak diintimidasi serta dijamin kebebasannya.
Begitu pula aparatur negara baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Adhy mengatakan upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara.
Di antaranya dengan mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan juga mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak tahun 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghindari politisasi birokrasi, posisi ASN harus netral, menghindari politik uang.
Juga menghindari mobilisasi isu SARA dan intimidasi di ruang publik dan media, tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
"Setiap pelanggaran Pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa