RADAR SURABAYA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5).
Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal tahun depan akan difokuskan pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap tinggi, namun tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan di tengah tekanan global yang masih dinamis.
Dalam pemaparannya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Optimisme tersebut didorong oleh strategi penguatan konsumsi domestik, hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan sektor pangan dan energi nasional.
Di sisi stabilitas harga, pemerintah memproyeksikan inflasi berada di rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Target tersebut menunjukkan komitmen menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan ruang stabilitas bagi dunia usaha dan sektor keuangan.
Pemerintah juga menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Rentang tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam merespons volatilitas global, termasuk tekanan geopolitik, kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional.
Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen. Pemerintah menilai stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting dalam menjaga biaya pembiayaan negara tetap terkendali.
Dari sisi sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar AS per barel. Adapun lifting minyak ditargetkan sebesar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi dipatok pada kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Dalam kebijakan fiskal 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Optimalisasi penerimaan negara akan dilakukan melalui penguatan reformasi perpajakan, digitalisasi sistem penerimaan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen terhadap PDB dengan fokus pada belanja yang efisien, produktif, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.
Sementara defisit APBN 2027 dirancang tetap terkendali pada level 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah menekankan pembiayaan dilakukan secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan untuk menjaga kesehatan fiskal jangka panjang.
Di bidang pembangunan sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027. Tingkat pengangguran terbuka juga diproyeksikan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367, yang menunjukkan upaya pemerintah memperkecil ketimpangan ekonomi. Indeks Modal Manusia diproyeksikan meningkat menjadi 0,575, sedangkan Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan mencapai 0,8038.
Pemerintah juga menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal meningkat signifikan menjadi 40,81 persen pada 2027. Target tersebut dinilai penting untuk memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis kelas menengah nasional.
Secara keseluruhan, arah RAPBN 2027 menunjukkan strategi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Di tengah tekanan eksternal dan ketidakpastian global, pemerintah berupaya membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih resilien melalui kombinasi stabilitas makroekonomi, penguatan investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (fir)
Editor : M Firman Syah