RADAR SURABAYA - Institute for Development of Economics and Finance ((Indef) menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bijak, di tengah mencuatnya wacana pelebaran defisit fiskal akibat tekanan ekonomi global.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai wacana pelebaran defisit APBN di atas 3 persen berpotensi menjadi realistis. Terutama jika berbagai asumsi makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN tidak tercapai.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Surabaya, Senin 16 Maret 2026: Malam Hari Diprakirakan Hujan Disertai Petir
“Ya, secara otomatis akan tembus kalau asumsi makro di APBN meleset semua,” ujar Esther, Sabtu (14/3).
Meski demikian, ia mengingatkan pelebaran defisit berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang baru.
Oleh karena itu, pengelolaan APBN perlu dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal pada masa mendatang.
“Takutnya ini digunakan untuk menambah utang. Jadi, lebih diutamakan pengelolaan anggaran APBN yang bijak agar punya dampak ekonomi yang positif,” katanya.
Esther menilai pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara.
Program dengan kebutuhan anggaran besar dinilai dapat diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dengan kebutuhan khusus.
Baca Juga: Jelang Lebaran, ASDP Pakai Strategi Ini untuk Urai Kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk Bali
Ia juga menilai anggaran negara akan lebih efektif jika diarahkan pada kegiatan yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas, seperti mendorong ekspor dan sektor pariwisata.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.
“Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global,” tegasnya.
Esther menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Gagal Juara Swiss Open 2026, Alwi Farhan Akui Tampil Antiklimaks di Final
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp 16.500 per USD, sementara saat ini rupiah mendekati Rp 17.000 per USD.
Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi USD akan ikut membengkak.
Kondisi itu juga dapat mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan menjadi lebih terbatas.
Baca Juga: Berbuka dengan Takjil Segelas Susu, Simak Manfaat dan Risikonya
“Belum lagi harga minyak sekarang tembus USD 100 per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN USD 70 per barel,” katanya.
Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih dapat mengantisipasi kondisi tersebut dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga: Rakit Petasan Lalu Meledak, Warga di Pamekasan Alami Luka Parah
Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.
Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.
Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.
Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.
Kedua, pemerintah didorong untuk memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa.
Baca Juga: Rakit Petasan Lalu Meledak, 5 Remaja di Jombang Alami Luka Bakar Serius
Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan USD akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan USD.
Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.
Baca Juga: Barcelona Hajar Sevilla 5-2, Raphinha Hattrick dan Blaugrana Kokoh di Puncak La Liga
Selain itu, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Baca Juga: PBVSI Siapkan Naturalisasi Empat Pemain Brasil, Targetkan Tim Voli Indonesia Tembus Olimpiade 2032
Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.
"Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap harapannya skenario terburuk yang dibayangkan berbagai pihak di Timur Tengah tidak terjadi, terutama setelah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan zionis Israel telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan.
Di hadapan para menteri dan pejabat negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden menekankan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak perang di kawasan Asia Barat, sekaligus mengkaji beberapa opsi penghematan.
Baca Juga: Drama Menit 90 di Anfield! Gol Richarlison Gagalkan Kemenangan Liverpool, Tottenham Curi Poin
"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," kata Prabowo.
Walaupun demikian, Presiden menyatakan Indonesia sejauh ini dalam kondisi yang relatif aman.
Namun, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan tidak lengah.
"Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden.
Baca Juga: Apa Itu X Money? E-Wallet yang Bakal Diluncurkan Elon Musk
Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, dampak perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat turut menjadi sorotan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan langsung catatan masing-masing terkait isu tersebut dan dampaknya terhadap Indonesia.
Airlangga, saat memaparkan laporannya kepada Presiden, membuka kemungkinan defisit APBN dapat melampaui angka 3 persen manakala skenarionya perang berlangsung berlarut hingga lima bulan, enam bulan dan 10 bulan.
Dalam skenario yang dibuat pemerintah, harga minyak mentah dunia diprediksi mencapai USD 90 per barel jika perang berlangsung hingga lima bulan.
Kemudian USD 97 per barel jika perang berlarut hingga enam bulan, dan USD 115 per barel jika perang berlangsung selama 10 bulan.
"Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp 17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, Red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga. (ara/opi)
Editor : Nofilawati Anisa