RADAR SURABAYA — Pemerintah tengah merancang paket stimulus ekonomi khusus untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Stimulus ini menjadi yang ketiga sepanjang tahun dan bertujuan mendorong konsumsi masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa paket Nataru merupakan bagian dari belanja pemerintah yang telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu belanja pemerintah, kita sudah punya paket termasuk paket Nataru,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (30/9).
Rincian Stimulus Nataru: Diskon Transportasi dan Harbolnas
Airlangga menjelaskan bahwa stimulus Nataru akan mencakup berbagai insentif, mulai dari diskon tiket pesawat, tarif jalan tol, kapal laut, hingga kereta api.
Selain itu, pemerintah juga akan menggelar Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) selama periode libur akhir tahun.
“Paket Nataru termasuk diskon tiket pesawat, PPN ditanggung pemerintah, diskon jalan tol, diskon kapal, diskon kereta api, kemudian Harbolnas. Jadi itu kita dorong konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Stimulus ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat perputaran ekonomi di sektor transportasi, perdagangan, dan pariwisata.
Pemerintah juga menargetkan agar pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor digital, dapat merasakan dampak positif dari peningkatan transaksi selama libur Nataru.
Airlangga menambahkan bahwa pembahasan teknis paket stimulus akan dilakukan pada Rabu (1/10/2025) bersama kementerian terkait.
“Stimulus belum dibahas hari ini. Tapi akan dibahas besok. Jadi ada beberapa paket yang sedang dipersiapkan,” ungkapnya.
Paket stimulus ekonomi Nataru 2025 menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di penghujung tahun.
Dengan insentif berupa diskon transportasi dan PPN yang ditanggung negara, serta pelaksanaan Harbolnas, pemerintah berharap konsumsi masyarakat meningkat dan sektor usaha mendapat dorongan signifikan.
Rencana ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan pasca-pandemi melalui kebijakan fiskal yang inklusif. (dtk/nur)
Editor : Nurista Purnamasari