Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran di depan Kementerian Perdagangan (Kemendag) jika pemerintah tidak segera mencabut atau merevisi Permendag Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi ini dianggap mengacaukan penyerapan molasis (tetes tebu) lantaran membuka keran impor etanol tanpa kuota maupun izin teknis.
Sekretaris Jenderal DPN APTRI, M Nur Khabsyin, mengungkapkan kebijakan tersebut membuat molasis menumpuk di berbagai pabrik gula. Tangki penyimpanan hampir penuh, bahkan berpotensi menghentikan proses penggilingan tebu.
"Kalau tidak kembali ke aturan sebelumnya, yakni Permendag 8 Tahun 2024, kami akan turun ke jalan dan mengepung Kemendag," ungkap Nur saat Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta Selatan, (27/8).
Ketua Umum DPN APTRI, Soemitro Samadikoen, menambahkan pemerintah perlu segera menunda pemberlakuan aturan baru. Menurutnya, pembatasan impor etanol tidak cukup hanya dengan bea masuk, melainkan harus melalui kuota yang jelas.
"Molasis adalah bahan baku etanol. Jika etanol diimpor bebas, maka tetes tebu petani tidak akan terserap. Ini bukan sekadar soal harga, tapi soal keberlangsungan produksi," tambahnya.
Ia menekankan, molasis lebih sulit ditampung dibandingkan gula karena membutuhkan tangki khusus yang jumlahnya terbatas. Beberapa pabrik, termasuk di Rejoagung, bahkan sudah melaporkan potensi luberan molasis.
"Kalau pabrik berhenti giling, maka tebu yang sudah siap panen akan tertunda. Ini bisa berdampak sistemik," tekannya.
Masalah bertambah rumit karena sejumlah pembeli yang sudah membayar uang muka (DP) justru menunda pengambilan barang akibat keterbatasan gudang. Kondisi ini memperburuk stagnasi distribusi dan mengancam keberlangsungan produksi tebu nasional. (man/ris/fir)
Editor : M Firman Syah