RADAR SURABAYA - Harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 kilogram (kg) di Jawa Timur resmi mengalami penyesuaian mulai Rabu (15/1).
Jika sebelumnya HET LPG melon ini dipatok dengan harga Rp 16.000 namun saat ini naik menjadi Rp 18.000.
Kebijakan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024, yang diterbitkan pada 24 Desember 2024.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim Yudi Arianto mengatakan, kebijakan kenaikan LPG 3 Kg sudah disosialisasikan Biro Perekonomian Jatim kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Saat ini dinas yang membidangi perdagangan kabupaten/kota seJatim terus memantau perkembangan harga LPG 3 Kg tersebut," ujarnya kepada Radar Surabaya, Rabu (15/1).
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim, Muhammad Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan, keputusan kenaikan HET LPG 3 kg tentu banyak yang dipertimbangkan.
Di antaranya, ada komponen harga asli sebesar Rp 11.584 dari pemerintah ke Pertamina.
Selain itu, juga memperhitungkan biaya operasional dan ada keuntungan agen.
“Sudah 10 tahun HET LPG melon ini tidak naik. Itu pun tidak berubah dari harga asli pemerintah sehingga tetap di angka Rp 11.584. Seiring waktu, harga BBM juga terus naik, dan otomatis biaya operasional pangkalan naik. Jika tidak dinaikkan, LPG itu tidak sampai ke masyarakat," jelasnya.
Aftabuddin menambahkan, kebijakan ini untuk kebaikan dari agen dan pangkalan LPG 3 Kg.
Namun, Pemprov Jatim juga meminta kepada Pertamina untuk menambah jumlah pangkalan agar lebih dekat dengan masyarakat.
Misalnya, pengecer-pengecer kecil di desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi pangkalan LPG.
Aftabudiin mengungkapkan, alasan kedua kenaikan HET elpiji melon ini karena provinsi lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, sudah naik semua. Harga LPG rata-rata di ketiga provinsi itu sudah mencapai Rp 18.000.
Jika tetap bertahan pada harga Rp 16.000, LPG dari agen dikhawatirkan akan diborong oleh oknum untuk dijual ke Jawa Tengah dan Bali karena lebih menguntungkan.
"Contoh, ada oknum yang menjual ke Bali atau dijual ke tempat yang lain. Nanti, kita tercatat stok elpiji masih banyak, ternyata barangnya kosong. Alasannya tidak ada di pangkalan. Ternyata barangnya sudah keluar di daerah lain yang lebih menjanjikan,” ungkapnya.
Maka dari itu, Pemprov Jatim harus memberikan peluang kepada para pengecer, para agen, yang punya margin biaya dalam distribusi LPG 3 Kg.
"Sebenarnya yang naik itu bukan harga pemerintah yang menjadi komponen utamanya. Hanya saja, distribusi barang ini tidak bisa seluruhnya diurus oleh pemerintah sehingga menaikkan HET," katanya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari