RADAR SURABAYA - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur terus berupaya untuk menahan laju inflasi di momen akhir tahun ini. Terutama terhadap komoditas pangan.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Doddy Zulverdi mengatakan, tekanan inflasi Jatim memang masih didorong oleh tingginya inflasi volatile food.
Pada November lalu, inflasi dari IHK gabungan kota/kabupaten tercatat 2,63 persen (Ytd).
“Inflasi ini masih lebih tinggi dari nasional dan mayoritas provinsi lainnya. Secara spasial, penyumbang inflasi tertinggi adalah Kota Surabaya yang didorong oleh sumbangan inflasi pada komoditas bahan pangan strategis, khususnya beras,” jelasnya, Kamis (14/12).
Doddy mengatakan, Pemkot Surabaya membentuk program Warung Tekan (Wartek) Inflasi atau Warung TPID.
Langkah tersebut untuk mengendalikan harga komoditas melalui penyediaan kios pengendalian harga di lima pasar pantauan BPS di Surabaya.
Kelima pasar tersebut yakni Pasar Wonokromo dengan rerata mendapat pasokan beras Bulog sebanyak 2 ton per hari untuk 20 pedagang, Pasar Tambahrejo dengan 2 ton per hari untuk 20 pedagang, Pasar Genteng 1 ton per hari untuk delapan pedagang, Pasar PucangAnom 2 ton per hari untuk 20 pedagang dan Pasar Soponyono 2 ton per hari untuk 20 pedagang (belum beroperasi).
Terhitung sejak awal November, empat Wartek Inflasi sudah beroperasi yang berfokus pada penjualan beras medium pasokan dari Bulog.
Dengan harga Rp 10.000 per kilogram (kg) dari gudang Bulog dan dijual ke pedagang seharga Rp 10.600 per kg, dan harga ke konsumen Rp 10.900 per kg.
“Konsep yang digunakan dalam program ini adalah menjual harga beras lebih rendah melalui pemotongan rantai distribusi. Sedangkan pengelolaan pasarnya oleh PD Pasar Jaya, dan penjualnya dari koperasi bindaan Dinkopdag Surabaya,” katanya.
Doddy mengatakan harga bahan pokok di pasaran saat ini cukup stabil dalam sebulan terakhir ini tetapi tidak mengalami penurunan.
Doddy menambahkan, dalam upaya pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia juga mendorong agar di setiap daerah dilakukan pembentukan BUMD Pangan, perluasan Warung Tekan Inflasi, serta dukungan investasi moderinsasi pertanian (on farm dan off farm).
“Selain itu, perlu dilakukan manajemen logistik, pembentukan nerara pangan, serta memperkuat kerja sama intra dan antar daerah, memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui pemberian bibit dan penanaman di lahan kosong serta penguatan korporatisasi untuk memperkuat tata Niaga pangan,” jelasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa