Melalui program Sustainability Cacao Development Programme (SCDP) setiap kabupaten mendapatkan area binaan dengan luasan 10 hektar per kabupaten.
Ketua GPEI Jatim, Isdarmawan Asrikan, mengatakan, melalui program tersebut GPEI Jatim memberikan bantuan bibit unggul, pendampingan budidaya dan perawatan tanaman kakao. Selain itu juga memberikan bimbingan pasca panen, dengan membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Dinas Perkebunan di tiap-tiap kabupaten.
Program SCDP dimulai sejak tahun 2016, dimana pada tahun ketiga penanaman kakao sudah mulai panen dengan volume 1 ton biji kering per hektar atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata kakao rakyat di Jatim.
“Kegiatan tersebut juga ditangani para petani muda. Selain para wanita yang memproses biji kakao menjadi produk setengah jadi dalam bentuk bubuk maupun kue guna memperoleh nilai tambah tinggi,” kata Isdarmawan, Kamis (21/7).
Dijelaskan, penanaman kakao mampu meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan. Karena buah kakao bisa dipanen dua kali per bulan dan penjualannya mudah seiring besarnya kebutuhan bahan baku biji kakao di kalangan industri pemrosesan komoditas tersebut.
Banyak pedagang pengumpul di sentra kakao rakyat dengan harga sekitar Rp25.000/kg biji kering non-fermentasi, dan yang sudah fermentasi berkisar Rp30.000-Rp35.000/kg.
Di Jatim terdapat sejumlah industri pemroses kakao antara lain dua perusahaan besar yang merelokasi pabrik dari Malaysia ke Gresik yakni PT Cargill Indonesia dan PT JeBe Koko dengan kebutuhan biji kakao ribuan ton per bulan.
“Pabrikan kakao di Jatim lebih banyak mengimpor bahan baku biji kakao dari Afrika maupun dari Indonesia Timur akibat minimnya pasokan dari Pulau Jawa. Potensi lahan kakao rakyat di Jatim cukup luas, tetapi selama ini belum dioptimalkan, maka kami menggandeng Uni Eropa untuk mengembangkannya,” tambah Isdarmawan.
Data di Dinas Perkebunan Jawa Timur menunjukkan, areal existing tanaman kakao di Jatim pada tahun 2021 seluas 57.020 hektar terdiri dari perkebunan rakyat seluas 40.184 hektar, perkebunan negara seluas 12.229 hektar, dan perkebunan besar swasta 4.608 hektar.
Sementara produksinya pada 2021 tercatat 34.988,85 ton (perkebunan rakyat sebanyak 20.558,10 ton, perkebunan besar negara 11.201,9 ton, dan perkebunan besar swasta 3.211,75 ton.
Isdarmawan menambahkan, prospek kakao rakyat sangat bagus dibandingkan perkebunan kakao skala besar yang dikelola perusahaan. Karena petani kakao lebih intens merawat tanamannya milik sendiri. Areal kakao perkebunan besar di Jatim akhir-akhir ini juga terus menyusut.
“Perkebunan besar kakao kurang feasible karena membutuhkan banyak tenaga kerja dengan upah yang besar. Sehingga harga pokok produksi (HPP) nya menjadi tinggi. Lagi pula cari pekerja tidak mudah sebab kaum muda lebih tertarik kerja di industri manufaktur, jasa dan perdagangan,” tutup Isdarmawan Asrikan. (fix/jay) Editor : Administrator