RADAR SURABAYA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi berdiri pada 24 Februari 2025.
Pemerintah menyebut jika Danantara adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mencapai tujuan strategisnya, Danantara berkomitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dengan pendekatan profesional dan menerapkan good governance.
Kehadiran Danantara dibedah secara khusus dengan sejumlah pakar kebijakan publik, ekonom, dan tokoh strategis sektor pemerintahan maupun dunia usaha di Surabaya, Selasa (2/12).
Mereka membahas arah baru perekonomian Indonesia setelah reformasi besar-besaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Acara yang dikemas dalam bentuk Round Table Discussion itu bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?”, digelar oleh Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored.
Dua peneliti Nagara Institute, yaitu Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H dan Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H menjadi pemantik dalam kegiatan ini.
Keduanya memaparkan temuan awal dan kajian dari tim riset Nagara Institute mengenai BPI Danantara dan mandat baru untuk kemakmuran Indonesia.
Setelah itu, empat narasumber silih berganti memberi tanggapan atas temuan awal dan kajian tersebut.
Para narasumber juga menyampaikan gagasannya terkait reformasi BUMN dan dampaknya terhadap Jawa Timur.
Keempat narasumber tersebut adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc.
Kemudian Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H selaku Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Lalu akademisi Prof. Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si yang juga Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, serta pakar ekonomi Ferry Latuhihin, M.Sc.
Sedangkan peserta diskusi berasal dari unsur pemerintahan, pimpinan BUMN, peneliti, akademisi, praktisi ekonomi, wartawan, asosiasi bisnis dan investasi, serta pelaku usaha di wilayah Jawa Timur.
Sebagai host, Akbar Faizal, mengatakan, Danantara adalah identitas baru ekosistem BUMN.
“Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” ungkap Akbar.
“Kami mengambil peran memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. Nagara Institute melakukan kajian untuk didiskusikan dengan para pemikir, pembuat kebijakan, dan kritikus kebijakan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, diskusi ini menjadi ruang dialog independen untuk mengurai dampak reformasi BUMN terhadap pemerataan ekonomi daerah, khususnya Jawa Timur yang terkenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan terbesar di Indonesia.
Reformasi BUMN yang mencakup restrukturisasi, efisiensi, dan perubahan model tata kelola, dinilai membawa konsekuensi langsung terhadap distribusi investasi dan peluang ekonomi di tingkat lokal.
“Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored berharap dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peta baru ekonomi Indonesia. Termasuk membuka ruang dialog bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk menyusun langkah strategis ke depan,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Wagub Emil mengatakan, keberadaan Danantara harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di Jawa Timur.
"Harapannya investasi dan serapan tenaga kerjanya terus meningkat di Jawa Timur dan Danantara bisa langsung berpartisipasi di sektor strategis, misalnya pertanian, dan bermitra dengan masyarakat,” kata Emil.
Menurutnya, Danantara kini menjadi penggerak ekonomi nasional dengan mengelola sejumlah BUMN, seperti Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, PTPN, Pelindo, hingga Pupuk Kimia.
Ditambah lagi, Danantara mengelola dividen negara dan dapat menanamkan modal langsung ke sektor strategis, bahkan yang tidak harus melalui BUMN.
Emil juga menjelaskan alasan, kenapa Jatim patut menjadi fokus investasi.
Mantan bupati Trenggalek ini mengungkapkan, Jatim memiliki 42 juta penduduk dan berkontribusi 14,54 persen terhadap ekonomi nasional atau terbesar kedua di Pulau Jawa.
Kemudian, industri pengolahan menjadi motor PDRB dengan porsi 31,6 persen.
Namun, terjadi ketimpangan tenaga kerja.
“Penyerapan tenaga kerja di sektor industri hanya 14,95 persen, sementara sektor pertanian justru menyerap tenaga kerja paling banyak, sekitar 32,08 persen,” urainya.
Oleh karena itu, Emil menilai Jatim membutuhkan investasi yang memperkuat sektor sekunder dan tersier.
Emil lalu menyebut sejumlah pendekatan yang telah dilakukan BPI Danantara di Jatim.
Salah satu yang sudah berjalan adalah keterlibatan Danantara dalam menyerap hasil panen tebu melalui Energi Gula Nusantara.
“Danantara juga sudah membantu energi gula Nusantara, bahkan Rp 1 triliun yang diserap. Harapan kita program positif seperti itu terus berlanjut,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menambahkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Kita punya tambang dikelola siapa? Kita punya air dikuasai siapa? Sawit kita siapa yang punya? Cabang-cabang produksi ini harus diterjemahkan,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi BUMN bukan hanya tentang efisiensi atau laporan keuangan, tetapi juga soal jarak kekuasaan, yakni antara negara, pasar dan rakyat yang selama ini dianggap terlalu rapat hingga sebagian fungsi negara melekat pada bisnis.
Edi Sewandono, peneliti Nagara Institute dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) mengatakan, Danantara yang dibentuk sebagai badan pengelolaan investasi, harus mampu mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN dan memberi dampak positif pada perekonomian Indonesia, termasuk di daerah-daerah.
“Jadi juga bagaimana kontribusi BUMN pada pendapatan daerah. Bagaimana aset dikerjasamakan dengan daerah,” ujarnya. (opi)
Editor : Nofilawati Anisa