RADAR SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pahlawan sangat ditentukan oleh sistem pengawasan yang ketat dan terintegrasi. Ia mendukung langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi penyedia makanan.
“Secara umum apa yang disyaratkan oleh wali kota sudah sangat tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan harus didukung tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan,” ujar Yona.
Menurutnya, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi ujung tombak di lapangan. “Fungsi tim SPPI sebagai pelaksana lapangan harus memiliki integritas dan independensi yang kuat. Mereka harus menjadi penggerak utama yang memastikan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai SOP,” tegasnya.
Selain memastikan distribusi tepat waktu, pria yang akrab disapa Cak Yebe itu menekankan pentingnya peran SPPI sebagai pengawas sekaligus edukator. “SPPI juga menjadi mata dan telinga pemerintah di garis depan, mengawasi sekaligus melaporkan distribusi dan operasional MBG di sekolah-sekolah berjalan dengan baik,” tambahnya.
Ia mengingatkan agar Pemkot belajar dari kasus di daerah lain, di mana lemahnya pengawasan menyebabkan dugaan keracunan siswa. “Pemerintah kota harus mengambil pelajaran dari banyak kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Cak Yebe mengusulkan pelibatan puskesmas dalam memantau kesehatan siswa penerima manfaat, serta akademisi yang memiliki tim psikologi untuk mendampingi perkembangan mental anak.
“Libatkan puskesmas untuk monitoring kesehatan dan akademisi yang punya fakultas psikologi maupun pendidikan. Ini agar perkembangan siswa penerima MBG bisa dipantau dengan baik,” sarannya.
Yona bahkan membagikan pengalamannya melakukan uji coba program MBG mandiri di SDN Kedurus 1 untuk 330 siswa dengan melibatkan tenaga medis dan akademisi. “Dari pengalaman itu, saya melihat pentingnya kolaborasi dengan akademisi dan dinas terkait. Kunjungan berkala minimal seminggu sekali secara acak bisa menjadi evaluasi progres siswa penerima manfaat,” jelasnya.
Ia kembali menekankan bahwa dugaan keracunan dalam program MBG bisa dipicu berbagai faktor, namun kuncinya tetap pada sistem pengawasan yang harus dijalankan konsisten. (*)