Surabaya Siap Gelar PTM di SD dan SMP pada Awal September

SURABAYA – Pemkot Surabaya berencana akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) untuk jenjang SD dan SMP pada awal September. Pembahasan terkait PTM sudah dibicarakan bersama pakar epidemiologi dan juga kepala sekolah se-Surabaya. “Insya Allah bulan depan (awal September) sudah bisa tatap muka untuk sekolah,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Balai Kota, Senin (30/8).

Namun demikian, Eri memastikan setiap pelajar yang ingin mengikuti proses PTM harus mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Bagi siswa yang tidak mendapatkan izin dari orang tua, sekolah tetap melayani pembelajaran secara daring. “Jadi kalau nggak ada izin (orang tua) ya nggak (bisa) ikut offline,” terangnya.

Kemudian untuk memastikan kesiapan sekolah memulai kembali PTM, Satgas Covid-19 Kota Surabaya akan terjun melakukan asesmen apakah sudah sesuai dengan hasil laporan yang dicantumkan melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Sekolah yang sudah lulus asesmen saja yang bisa memulai pembelajaran secara tatap muka. “Yang sudah (dinyatakan) lulus (asesmen) ya buka, tapi (kesiapan) dicek lagi,” imbuhnya.

Asesmen di tiap sekolah, tingkat SD dan SMP akan jadi kunci dimulainya sekolah secara tatap muka. Tahap itu melihat kesiapan sekolah secara protokol kesehatan (prokes), seperti tersedianya wastafel, hand sanitizer, dan thermogun.  “Wastafel ada, tapi airnya gak ada. Jangan dibuka dulu (sekolah),” jelasnya.

Sedangkan untuk jumlah siswa per sekolah akan dilakukan pembatasan dan akan dilakukan secara bertahap. “Insya Allah masih lihat 25 persen, nanti ke 50 persen,” jelas mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Namun pihaknya tak ingin gegabah memulai pendidikan secara tatap muka. Terpenting katanya adalah faktor kesehatan dan keselamatan dari tenaga pendidik dan siswa. “Ojo kesusu (jangan terburu-buru). Ternyata nanti habis (sekolah) buka gak jalan kabeh yo gak apik. Asesmen kemarin berjalan. Yang sudah lulus ya buka tapi dicek lagi. Gak semua sekolah. Kalo asesmen nggak lulus gimana?,” tegasnya.

Terkait dengan vaksin bagi tenaga pendidik atau guru dirinya mengaku sudah dilakukan 100 persen. Namun untuk murid saat ini masih mencapai 70 sekolah yang sudah tervaksin. “Ada SKB 4 menteri yang bilang murid gak perlu vaksin semua. Yang penting guru divaksin,” ungkapnya.

Sementara itu pengamat pendidikan, Martadi mengatakan, saat ini Surabaya bisa menggelar PTM namun yang harus diperhatikan kesiapan sekolah. Meskipun Surabaya kota yang paling siap menggelar PTM karena simulasi PTM sudah beberapakali dilakukan beserta dengan asesmen dari satgas Covid-19. “Jadi perlu dilihat kembali untuk memastikan SOP prokes di sekolah. Agar anak (siswa) maupun guru disipilin dalam penerapan prokes. Selain itu harus ada rekomendasi dari satgas Covid-19. Karena yang tahu kondisi di lapangan (sekolah),” katanya.

Lanjutnya, selain itu yang paling penting saat PTM ini adalah persetujuan orang tua siswa. Karena orang tua dan pihak sekolah harus benar-benar memastikan keselamatan siswa ketika hendak berangkat dan pulang sekolah. Namun apabila orang tua tidak menyetujui anaknya mengikuti PTM maka pihak sekolah tidak perlu memaksakan siswa tersebut untuk hadir ke sekolah.

Pelayanan bagi siswa yang tidak PTM juga harus dilakukan oleh sekolah. “Justru yang perlu dipikirkan saat mereka (siswa) berangkat ke sekolah hingga pulang. Meraka naik apa? Diantarkan orang tua atau menaiki kendaraan umum. Karena ini harua dipastikan untuk keselamatan siswa agar tidak terpapar virus saat berangkat ke sekolah maupun pulangnya,” jelasnya.

Oleh karena itu ketika kesiapan menggelar PTM sudah 100 persen. Maka tidak perlu memaksakan semua sekolah untuk menggelar PTM. “Bisa dilakukan tapi terbatas jangan dipaksakan semua sekolah. Tapi dari hasil evaluasi ketika menujukkan hasil yang baik maka perlu diperluas,”tegasnya. Martadi menyebut saat ini 70 persen menginginkan PTM di Surabaya di gelar. “Hasil survei saya selama ini dari 176 ribu responden yang terdiri dari guru, kepala sekolah, siswa dan juga orang tua 70 persennya ingin PTM digelar,” ungkapnya.

Terkait belum banyaknya siswa yang tervaksin, menurut Martadi hal itu bukan menjadi persoalan atau hambatan digelarnya PTM. Karena apabila menunggu vaksin bagi pelajar akan lama, mengingat ketersediaan vaksin juga terbatas saat ini. “Kalau guru memang sudah semua tervaksin. Tapi untuk siswa ini masih belum merata. Dan itu saya pikir gak apa-apa tapi yang paling penting semua harus disiplin prokes. Karena kuncinya disitu,” pungkasnya. (rmt/jay)

SURABAYA – Pemkot Surabaya berencana akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) untuk jenjang SD dan SMP pada awal September. Pembahasan terkait PTM sudah dibicarakan bersama pakar epidemiologi dan juga kepala sekolah se-Surabaya. “Insya Allah bulan depan (awal September) sudah bisa tatap muka untuk sekolah,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Balai Kota, Senin (30/8).

Namun demikian, Eri memastikan setiap pelajar yang ingin mengikuti proses PTM harus mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Bagi siswa yang tidak mendapatkan izin dari orang tua, sekolah tetap melayani pembelajaran secara daring. “Jadi kalau nggak ada izin (orang tua) ya nggak (bisa) ikut offline,” terangnya.

Kemudian untuk memastikan kesiapan sekolah memulai kembali PTM, Satgas Covid-19 Kota Surabaya akan terjun melakukan asesmen apakah sudah sesuai dengan hasil laporan yang dicantumkan melalui data pokok pendidikan (Dapodik). Sekolah yang sudah lulus asesmen saja yang bisa memulai pembelajaran secara tatap muka. “Yang sudah (dinyatakan) lulus (asesmen) ya buka, tapi (kesiapan) dicek lagi,” imbuhnya.

Asesmen di tiap sekolah, tingkat SD dan SMP akan jadi kunci dimulainya sekolah secara tatap muka. Tahap itu melihat kesiapan sekolah secara protokol kesehatan (prokes), seperti tersedianya wastafel, hand sanitizer, dan thermogun.  “Wastafel ada, tapi airnya gak ada. Jangan dibuka dulu (sekolah),” jelasnya.

Sedangkan untuk jumlah siswa per sekolah akan dilakukan pembatasan dan akan dilakukan secara bertahap. “Insya Allah masih lihat 25 persen, nanti ke 50 persen,” jelas mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Namun pihaknya tak ingin gegabah memulai pendidikan secara tatap muka. Terpenting katanya adalah faktor kesehatan dan keselamatan dari tenaga pendidik dan siswa. “Ojo kesusu (jangan terburu-buru). Ternyata nanti habis (sekolah) buka gak jalan kabeh yo gak apik. Asesmen kemarin berjalan. Yang sudah lulus ya buka tapi dicek lagi. Gak semua sekolah. Kalo asesmen nggak lulus gimana?,” tegasnya.

Terkait dengan vaksin bagi tenaga pendidik atau guru dirinya mengaku sudah dilakukan 100 persen. Namun untuk murid saat ini masih mencapai 70 sekolah yang sudah tervaksin. “Ada SKB 4 menteri yang bilang murid gak perlu vaksin semua. Yang penting guru divaksin,” ungkapnya.

Sementara itu pengamat pendidikan, Martadi mengatakan, saat ini Surabaya bisa menggelar PTM namun yang harus diperhatikan kesiapan sekolah. Meskipun Surabaya kota yang paling siap menggelar PTM karena simulasi PTM sudah beberapakali dilakukan beserta dengan asesmen dari satgas Covid-19. “Jadi perlu dilihat kembali untuk memastikan SOP prokes di sekolah. Agar anak (siswa) maupun guru disipilin dalam penerapan prokes. Selain itu harus ada rekomendasi dari satgas Covid-19. Karena yang tahu kondisi di lapangan (sekolah),” katanya.

Lanjutnya, selain itu yang paling penting saat PTM ini adalah persetujuan orang tua siswa. Karena orang tua dan pihak sekolah harus benar-benar memastikan keselamatan siswa ketika hendak berangkat dan pulang sekolah. Namun apabila orang tua tidak menyetujui anaknya mengikuti PTM maka pihak sekolah tidak perlu memaksakan siswa tersebut untuk hadir ke sekolah.

Pelayanan bagi siswa yang tidak PTM juga harus dilakukan oleh sekolah. “Justru yang perlu dipikirkan saat mereka (siswa) berangkat ke sekolah hingga pulang. Meraka naik apa? Diantarkan orang tua atau menaiki kendaraan umum. Karena ini harua dipastikan untuk keselamatan siswa agar tidak terpapar virus saat berangkat ke sekolah maupun pulangnya,” jelasnya.

Oleh karena itu ketika kesiapan menggelar PTM sudah 100 persen. Maka tidak perlu memaksakan semua sekolah untuk menggelar PTM. “Bisa dilakukan tapi terbatas jangan dipaksakan semua sekolah. Tapi dari hasil evaluasi ketika menujukkan hasil yang baik maka perlu diperluas,”tegasnya. Martadi menyebut saat ini 70 persen menginginkan PTM di Surabaya di gelar. “Hasil survei saya selama ini dari 176 ribu responden yang terdiri dari guru, kepala sekolah, siswa dan juga orang tua 70 persennya ingin PTM digelar,” ungkapnya.

Terkait belum banyaknya siswa yang tervaksin, menurut Martadi hal itu bukan menjadi persoalan atau hambatan digelarnya PTM. Karena apabila menunggu vaksin bagi pelajar akan lama, mengingat ketersediaan vaksin juga terbatas saat ini. “Kalau guru memang sudah semua tervaksin. Tapi untuk siswa ini masih belum merata. Dan itu saya pikir gak apa-apa tapi yang paling penting semua harus disiplin prokes. Karena kuncinya disitu,” pungkasnya. (rmt/jay)