RADAR SURABAYA - Tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan dinamis membuat aparatur di tingkat kelurahan harus terus meningkatkan kompetensinya. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar bimbingan teknis (bimtek) secara berkala bagi seluruh lurah.
Menurut Fathoni, peningkatan kapasitas aparatur tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman kerja. Di tengah perkembangan layanan pemerintahan yang semakin digital serta terus bertambahnya regulasi baru, lurah perlu mendapatkan pembaruan pengetahuan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Fraksi Golkar Jatim Gelar Bimtek, Legislator Dituntut Adaptif Hadapi Dinamika Global dan Daerah
"Harapan kami BKPSDM melakukan bimtek secara berkala kepada seluruh lurah di Kota Surabaya mengenai regulasi-regulasi terbaru maupun perkembangan persoalan yang muncul di tengah masyarakat," kata Fathoni.
Politikus Partai Golkar itu menilai pembaruan wawasan sangat penting agar para lurah tidak mengalami kesulitan saat menghadapi berbagai persoalan administrasi maupun pengaduan masyarakat.
Menurutnya, aparatur di tingkat kelurahan harus selalu memiliki pemahaman yang mutakhir sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan.
"Tujuannya agar lurah-lurah di seluruh Surabaya terus mendapatkan pemutakhiran mengenai isu-isu kekinian maupun regulasi terbaru, sehingga tidak gagap ketika masyarakat datang membutuhkan pelayanan administrasi apa pun," ujarnya.
Fathoni mengatakan, Pemkot Surabaya sebenarnya telah memiliki berbagai kanal pelayanan publik yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan. Selain hotline pengaduan, komunikasi juga didukung melalui grup WhatsApp hingga layanan administrasi berbasis daring.
Karena itu, menurutnya, yang perlu diperkuat saat ini adalah sensitivitas aparatur wilayah dalam mendeteksi dan mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi keluhan masyarakat.
Ia menilai pola kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan dapat menjadi contoh bagi para lurah untuk lebih proaktif melakukan mitigasi persoalan di wilayah masing-masing.
"Dari berbagai sidak yang dilakukan wali kota, problem yang muncul sebenarnya hampir sama, seperti parkir, pedagang kaki lima, sampah, kemacetan hingga persoalan perkotaan lainnya. Karena itu lurah harus mulai melakukan mitigasi sejak awal," tegasnya.
