alexametrics
25 C
Surabaya
Wednesday, December 8, 2021
spot_img

Surabaya Belum Siap Gelar PTM 100 Persen karena Kendala Asesmen

SURABAYA – Kota Surabaya direncanakan menjadi pilot project nasional pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Ini lantaran Kota Surabaya dinilai pemerintah pusat berhasil menangani pandemi Covid-19 serta penyelenggaraan PTM.

Meski begitu, saat ini masih banyak sekolah di Surabaya yang belum lengkap administrasi untuk mendapat asesmen Satgas Covid-19. Asesmen jadi syarat wajib agar sekolah bisa menerapkan PTM di masa pandemi Covid-19.

Plt Kabid Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Surabaya Tri Aji Nugroho mengungkapkan, dari 250 SMP negeri dan swasta yang ada, sebanyak 105 sekolah belum mendapat rekomendasi PTM. Dari 105 yang belum mendapat rekomendasi itu, ada 39 sekolah yang mengajukan tapi ditolak.

“Ada 60-an sekolah yang belum mengajukan simulasi PTM-nya lagi,” kata Tri Aji Nugroho, Kamis (25/11). Aji menyebut sekolah yang sudah melengkapi persyaratan simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM sekitar 149 SMP negeri dan swasta.

Ia menyebut sejumlah syarat yang harus dipenuhi sekolah untuk PTM. Di antaranya, wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa. Kemudian diwajibkan melakukan proses administrasi. Mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM, hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung. “Kita evaluasi langsung lalu terbitkan rekom PTM,” kata Aji.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mendorong Dispendik Surabaya untuk membantu proses asesmen agar semua sekolah bisa melakukan PTM. Sebab, Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu.

“Sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesmen. Ini kewajiban pemkot untuk membantu sekolah-sekolah tersebut. Kasihan anak yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,” ujar Reni.

Ia menjelaskan, dalam SKB 4 Menteri no.23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan. Dalam SKB itu diatur bahwa prosedur PTM ada dua model, yaitu PTM masa transisi dan PTM masa kebiasaan baru.

Jika di masa transisi kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, di masa kebiasaan baru sudah diperbolehkan dengan prokes. Begitu juga kantin sekolah diperboleh dibuka. “Saya minta SKB 4 Menteri ini diperhatikan dan segera tindak lanjuti. Fokus siapkan PTM yang sehat sekaligus PJJ yang inovatif,” katanya.

Selain itu, politisi PKS itu meminta dispendik lebih sigap dalam memperluas kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan PTM agar kesenjangan layanan pendidikan tidak terjadi di Surabaya. “Sekali lagi, tolong sekolah yang dinilai dinas belum layak PTM agar dibantu,” pungkasnya. (rmt/rek)


SURABAYA – Kota Surabaya direncanakan menjadi pilot project nasional pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Ini lantaran Kota Surabaya dinilai pemerintah pusat berhasil menangani pandemi Covid-19 serta penyelenggaraan PTM.

Meski begitu, saat ini masih banyak sekolah di Surabaya yang belum lengkap administrasi untuk mendapat asesmen Satgas Covid-19. Asesmen jadi syarat wajib agar sekolah bisa menerapkan PTM di masa pandemi Covid-19.

Plt Kabid Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Surabaya Tri Aji Nugroho mengungkapkan, dari 250 SMP negeri dan swasta yang ada, sebanyak 105 sekolah belum mendapat rekomendasi PTM. Dari 105 yang belum mendapat rekomendasi itu, ada 39 sekolah yang mengajukan tapi ditolak.

“Ada 60-an sekolah yang belum mengajukan simulasi PTM-nya lagi,” kata Tri Aji Nugroho, Kamis (25/11). Aji menyebut sekolah yang sudah melengkapi persyaratan simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM sekitar 149 SMP negeri dan swasta.

Ia menyebut sejumlah syarat yang harus dipenuhi sekolah untuk PTM. Di antaranya, wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa. Kemudian diwajibkan melakukan proses administrasi. Mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM, hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung. “Kita evaluasi langsung lalu terbitkan rekom PTM,” kata Aji.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mendorong Dispendik Surabaya untuk membantu proses asesmen agar semua sekolah bisa melakukan PTM. Sebab, Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu.

“Sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesmen. Ini kewajiban pemkot untuk membantu sekolah-sekolah tersebut. Kasihan anak yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,” ujar Reni.

Ia menjelaskan, dalam SKB 4 Menteri no.23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan. Dalam SKB itu diatur bahwa prosedur PTM ada dua model, yaitu PTM masa transisi dan PTM masa kebiasaan baru.

Jika di masa transisi kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, di masa kebiasaan baru sudah diperbolehkan dengan prokes. Begitu juga kantin sekolah diperboleh dibuka. “Saya minta SKB 4 Menteri ini diperhatikan dan segera tindak lanjuti. Fokus siapkan PTM yang sehat sekaligus PJJ yang inovatif,” katanya.

Selain itu, politisi PKS itu meminta dispendik lebih sigap dalam memperluas kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan PTM agar kesenjangan layanan pendidikan tidak terjadi di Surabaya. “Sekali lagi, tolong sekolah yang dinilai dinas belum layak PTM agar dibantu,” pungkasnya. (rmt/rek)



Most Read

Berita Terbaru