alexametrics
25 C
Surabaya
Wednesday, June 29, 2022

18.871 Orang Masuk ke Kota Surabaya setelah Lebaran

SURABAYA – Setelah libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah, Pemkot Surabaya gencar melaksanakan pengawasan penduduk pendatang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mencatat 18.871 orang pendatang tersebar di 31 kecamatan di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, penduduk pendatang yang masuk ke Surabaya sejak 9 Mei lalu sebanyak 18.871 orang. Pihaknya akan terus mendata penduduk yang masuk ke Kota Pahlawan.

“Sampai saat ini ada 18.871 orang. Itu dari hasil pendataan di tingkat kelurahan yang sudah masuk ke dispendukcapil,” kata Agus Imam, Senin (23/5).

Agus Imam menyebut saat ini jumlah penduduk Surabaya keseluruhan mencapai 2.970.952 orang. “Biasanya bulan Juli akan diterbitkan lagi angka baru oleh Kemendagri,” imbuhnya.

Pengawasan ini berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 75 Tahun 2011. “Intinya, setiap penduduk yang masuk ke suatu kota, tapi tetap mempertahankan status kependudukan daerah asal, maka diwajibkan untuk didata sebagai penduduk nonpermanen,” terangnya.

Agus Imam menyebut 18 .871 orang tersebut belum tentu menjadi warga Surabaya. Bisa jadi penduduk musiman. “Jadi, belum tentu habis Lebaran penduduk Surabaya terus meningkat. Namun, kami terus data warga yang masuk juga yang keluar,” tegasnya.

Menurut dia, hal ini penting dilakukan agar jumlah penduduk yang tinggal di Kota Surabaya dapat diketahui mendekati kondisi sebenarnya. Untuk mendukung upaya ini, Dispendukcapil Surabaya telah memberikan kemudahan pelaporan bagi masyarakat melalui aplikasi Puntadewa.

“Mereka cukup melapor ke kelurahan. Petugas di kelurahan sudah dilatih menggunakan aplikasi Puntadewa yang sudah disiapkan untuk keperluan pendataan penduduk nonpermanen,” katanya.

Dirinya juga mengimbau warga pendatang untuk mengurus dokumen sebagai penduduk nonpermanen. Itu biasa dilakukan bagi pekerja paruh waktu. Misalnya, yang bersangkutan memiliki pekerjaan kontrak untuk waktu tertentu di Surabaya. “Setelah pekerjaan selesai harus keluar,” tegasnya.

Jika yang bersangkutan tidak mengantongi dokumen penduduk nonpermanen, Pemkot Surabaya bisa mengenakan sanksi denda. Nilainya Rp 500 ribu per orang. Itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (rmt/rek)

SURABAYA – Setelah libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah, Pemkot Surabaya gencar melaksanakan pengawasan penduduk pendatang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mencatat 18.871 orang pendatang tersebar di 31 kecamatan di Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, penduduk pendatang yang masuk ke Surabaya sejak 9 Mei lalu sebanyak 18.871 orang. Pihaknya akan terus mendata penduduk yang masuk ke Kota Pahlawan.

“Sampai saat ini ada 18.871 orang. Itu dari hasil pendataan di tingkat kelurahan yang sudah masuk ke dispendukcapil,” kata Agus Imam, Senin (23/5).

Agus Imam menyebut saat ini jumlah penduduk Surabaya keseluruhan mencapai 2.970.952 orang. “Biasanya bulan Juli akan diterbitkan lagi angka baru oleh Kemendagri,” imbuhnya.

Pengawasan ini berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 75 Tahun 2011. “Intinya, setiap penduduk yang masuk ke suatu kota, tapi tetap mempertahankan status kependudukan daerah asal, maka diwajibkan untuk didata sebagai penduduk nonpermanen,” terangnya.

Agus Imam menyebut 18 .871 orang tersebut belum tentu menjadi warga Surabaya. Bisa jadi penduduk musiman. “Jadi, belum tentu habis Lebaran penduduk Surabaya terus meningkat. Namun, kami terus data warga yang masuk juga yang keluar,” tegasnya.

Menurut dia, hal ini penting dilakukan agar jumlah penduduk yang tinggal di Kota Surabaya dapat diketahui mendekati kondisi sebenarnya. Untuk mendukung upaya ini, Dispendukcapil Surabaya telah memberikan kemudahan pelaporan bagi masyarakat melalui aplikasi Puntadewa.

“Mereka cukup melapor ke kelurahan. Petugas di kelurahan sudah dilatih menggunakan aplikasi Puntadewa yang sudah disiapkan untuk keperluan pendataan penduduk nonpermanen,” katanya.

Dirinya juga mengimbau warga pendatang untuk mengurus dokumen sebagai penduduk nonpermanen. Itu biasa dilakukan bagi pekerja paruh waktu. Misalnya, yang bersangkutan memiliki pekerjaan kontrak untuk waktu tertentu di Surabaya. “Setelah pekerjaan selesai harus keluar,” tegasnya.

Jika yang bersangkutan tidak mengantongi dokumen penduduk nonpermanen, Pemkot Surabaya bisa mengenakan sanksi denda. Nilainya Rp 500 ribu per orang. Itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (rmt/rek)

Most Read

Berita Terbaru


/